Warga Kembali Keluhkan BPJS
Rabu, 10 Desember 2014 - 17:01 WIB
Warga Kembali Keluhkan BPJS
A
A
A
MEDAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai belum mampu mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan baik. Keluhan demi keluhan dilayangkan masyarakat maupun rumah sakit provider BPJS Kesehatan.
Seperti yang dikeluhkan Yessi, 37, warga Medan Denai. Dia mengaku terkejut saat akan membayar premi bulanannya melalui ATM BNI diharuskan membayar premi senilai Rp750.000. Padahal, dia hanya ingin membayar premi satu bulan. “Aku ikut BPJS Kesehatan kelas I, harusnya premi yang dibayarkan tak lebih dari Rp200.000 kalau dihitung dengan bulan Desember ini. Kalau harus bayar Rp750.000 mana sanggup,” katanya di Medan kemarin.
Tak mau putus asa, Yessi mencoba pembayaran langsung ke teller bank. Namun, Yessi hanya bisa membayar milik dirinya sendiri, sedangkan milik suaminya tidak bisa dibayar. “Kata teller bank, nomornya lagi bermasalah. Kok begitu, padahal kami sudah mendaftar sejak Oktober lalu. Mendaftar sulit, membayarpremilebihsulit lagi. Maunya apa ya,” ucapnya. Yessi khawatir karena tidak bisa dibayar, BPJS Kesehatan akan menonaktifkan kartunya. Jadi, saat tiba-tiba sakit, manfaat jaminan kesehatan ini tidak bisa digunakan.
Untuk rumah sakit provider , minimnya ketersediaan obat menjadi masalah yang sangat mengganggu layanan. Seperti diungkapkan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Rustam.
Menurutnya, obat-obatan e-katalog atau dari formularium nasional yang diwajibkan untuk diambil rumah sakit sering tidak ada, terutama untuk penyakit kronis. Jadi, rumah sakit harus membeli obat di luar dengan harga lebih mahal. “Karena tidak boleh beli obat di luar, harus buat surat lagi. Proses pengadaan obat jadi lebih lama dan lebih mahal. Seharusnya masalah ini diperhatikan dengan lebih serius,” ujar dia.
Menanggapi masih banyaknya keluhan masyarakat dan rumah sakit provider , anggota Tim Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zaenal Abidin, berjanji akan menyampaikan masalah ini di tingkat pusat, sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat. “Sebab, bagaimanapun masalah ini akan mengganggu layanan kesehatan untuk masyarakat,” ucap dia.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut)-Aceh, Ferry Aulia, mengakui masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN. “Begitu juga dengan jaringan. Sebab, terlalu banyak peserta yang dikelola langsung dari pusat. Maka jaringan sering lambat,” ujarnya.
Siti Amelia
Seperti yang dikeluhkan Yessi, 37, warga Medan Denai. Dia mengaku terkejut saat akan membayar premi bulanannya melalui ATM BNI diharuskan membayar premi senilai Rp750.000. Padahal, dia hanya ingin membayar premi satu bulan. “Aku ikut BPJS Kesehatan kelas I, harusnya premi yang dibayarkan tak lebih dari Rp200.000 kalau dihitung dengan bulan Desember ini. Kalau harus bayar Rp750.000 mana sanggup,” katanya di Medan kemarin.
Tak mau putus asa, Yessi mencoba pembayaran langsung ke teller bank. Namun, Yessi hanya bisa membayar milik dirinya sendiri, sedangkan milik suaminya tidak bisa dibayar. “Kata teller bank, nomornya lagi bermasalah. Kok begitu, padahal kami sudah mendaftar sejak Oktober lalu. Mendaftar sulit, membayarpremilebihsulit lagi. Maunya apa ya,” ucapnya. Yessi khawatir karena tidak bisa dibayar, BPJS Kesehatan akan menonaktifkan kartunya. Jadi, saat tiba-tiba sakit, manfaat jaminan kesehatan ini tidak bisa digunakan.
Untuk rumah sakit provider , minimnya ketersediaan obat menjadi masalah yang sangat mengganggu layanan. Seperti diungkapkan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan, Rustam.
Menurutnya, obat-obatan e-katalog atau dari formularium nasional yang diwajibkan untuk diambil rumah sakit sering tidak ada, terutama untuk penyakit kronis. Jadi, rumah sakit harus membeli obat di luar dengan harga lebih mahal. “Karena tidak boleh beli obat di luar, harus buat surat lagi. Proses pengadaan obat jadi lebih lama dan lebih mahal. Seharusnya masalah ini diperhatikan dengan lebih serius,” ujar dia.
Menanggapi masih banyaknya keluhan masyarakat dan rumah sakit provider , anggota Tim Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Zaenal Abidin, berjanji akan menyampaikan masalah ini di tingkat pusat, sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat. “Sebab, bagaimanapun masalah ini akan mengganggu layanan kesehatan untuk masyarakat,” ucap dia.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut)-Aceh, Ferry Aulia, mengakui masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN. “Begitu juga dengan jaringan. Sebab, terlalu banyak peserta yang dikelola langsung dari pusat. Maka jaringan sering lambat,” ujarnya.
Siti Amelia
(ftr)
