Tim Investigasi TNI/Polri Usut Bentrok di Batam
Selasa, 25 November 2014 - 14:49 WIB
Tim Investigasi TNI/Polri Usut Bentrok di Batam
A
A
A
JAKARTA - Usaha mengungkap dalang bentrokan antara TNI dan Polri di depan Mako Brimob, di Tembesi, Batam, Kepulauan Riau, masih terus dilakukan.
"Polri dan TNI telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui pemicu bentrokan," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Ditambahkan dia, investigasi dilakukan bersama untuk menemukan fakta di lapangan, agar dapat diketahui secara bersama-sama pula. Seperti diketahui, dalam bentrok itu anggota Batalion Infanteri 134 Prajurit Kepala JK Marpaung (33) tewas.
"Anggota tim investigasi dipilih langsung oleh pemimpin masing-masing institusi. Beberapa di antaranya, adalah orang yang sama dengan tim terdahulu," terang Jenderal Polisi Bintang Dua ini.
Hasil investigasi, sambungnya, akan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan institusi sebagai bahan untuk menegakkan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Penegakan hukum akan diterapkan sesuai dengan UU. TNI ada UU khusus yang mengatur. Begitu juga Polri, ada UU hukum pidana militer," kata Ronny.
"Polri dan TNI telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui pemicu bentrokan," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Ditambahkan dia, investigasi dilakukan bersama untuk menemukan fakta di lapangan, agar dapat diketahui secara bersama-sama pula. Seperti diketahui, dalam bentrok itu anggota Batalion Infanteri 134 Prajurit Kepala JK Marpaung (33) tewas.
"Anggota tim investigasi dipilih langsung oleh pemimpin masing-masing institusi. Beberapa di antaranya, adalah orang yang sama dengan tim terdahulu," terang Jenderal Polisi Bintang Dua ini.
Hasil investigasi, sambungnya, akan dilaporkan kepada masing-masing pimpinan institusi sebagai bahan untuk menegakkan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Penegakan hukum akan diterapkan sesuai dengan UU. TNI ada UU khusus yang mengatur. Begitu juga Polri, ada UU hukum pidana militer," kata Ronny.
(san)
