Wali Kota Buka Diklat Keuangan Berbasis Aktual
Selasa, 25 November 2014 - 12:14 WIB
Wali Kota Buka Diklat Keuangan Berbasis Aktual
A
A
A
MEDAN - Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, membuka Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Aktual di lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2014, kemarin.
Diklat ini digelar untuk menyiapkan tenaga pengelola keuangan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Medan. Laporan keuangan ini diharapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan metode pencatatan akuntansi berbasis aktual secara tepat waktu. Menurut Eldin, diklat ini digelar dalam rangka menjawab tuntutan good governance. Untuk itu, pemerintah terus berupaya bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban kepada publik.
Kondisi ini tentunya menuntut entitas supaya meningkatkan akuntabilitas dari setiap indikator kerja. Salah satu upaya konkret perwujudan transparansi dan akuntabilitas kata Eldin, melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan seperti tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) dan(3) UUNomor32Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Mantan sekda Kota Medan itu mengungkapkan, penyajian informasi keuangan pada tataran pemerintah daerah saat ini dilaksanakan dengan metode akuntansi berbasis kas. Namun, pada praktiknya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi memadai. Karena itulah penggunaan basis akrual sangat disarankan.
“Pengalihan metode akuntansi dari kas menuju aktual didasarkan pada berbagai alasan. Di antaranya penyajian informasi yang lebih informatif. Pemberlakuan metode akrual ini akan mulai diterapkan tahun 2015,” kata Eldin. Kemudian Eldin mengingatkan, pekerjaan pada bagian keuangan membutuhkan integritas, kejujuran, dan kompetensi tinggi. Artinya, aparatur pengelola keuangan harus cekatan memenuhi tuntutan.
Apalagi, kata Eldin, akhir-akhir ini sering dihadapkan persoalan yang terkait pengelolaan keuangan. Salah satunya dilatarbelakangi perbedaan pemahaman tentang konsensi dan regulasi yang bergerak dinamis di bidang keuangan.
Kepala Kantor Diklat Kota Medan, Fakhruddin, menjelaskan, diklat ini diikuti sekitar 160 peserta. Terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, staf pengelola keuangan, dan aparat pemeriksa di lingkungan Pemko Medan. Peserta akan dibagi dalam empat angkatan. Angkatan I dan II mengikuti diklat mulai 24-29 November 2014, sedangkan Angkatan III dan IV mengikuti diklat 1-6 Desember 2014.
Sebagai tenaga pengajar, Fakhruddin mengundang Erwin Antoni, perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Wiwid Mulyadi dari Balai Diklat BPK Kota Medan. Selain tenaga ahli dari UGM, ada juga dari Badan Diklat Provinsi Sumut dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Lia Anggia Nasution
Diklat ini digelar untuk menyiapkan tenaga pengelola keuangan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemko Medan. Laporan keuangan ini diharapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan metode pencatatan akuntansi berbasis aktual secara tepat waktu. Menurut Eldin, diklat ini digelar dalam rangka menjawab tuntutan good governance. Untuk itu, pemerintah terus berupaya bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban kepada publik.
Kondisi ini tentunya menuntut entitas supaya meningkatkan akuntabilitas dari setiap indikator kerja. Salah satu upaya konkret perwujudan transparansi dan akuntabilitas kata Eldin, melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan seperti tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) dan(3) UUNomor32Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Mantan sekda Kota Medan itu mengungkapkan, penyajian informasi keuangan pada tataran pemerintah daerah saat ini dilaksanakan dengan metode akuntansi berbasis kas. Namun, pada praktiknya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi memadai. Karena itulah penggunaan basis akrual sangat disarankan.
“Pengalihan metode akuntansi dari kas menuju aktual didasarkan pada berbagai alasan. Di antaranya penyajian informasi yang lebih informatif. Pemberlakuan metode akrual ini akan mulai diterapkan tahun 2015,” kata Eldin. Kemudian Eldin mengingatkan, pekerjaan pada bagian keuangan membutuhkan integritas, kejujuran, dan kompetensi tinggi. Artinya, aparatur pengelola keuangan harus cekatan memenuhi tuntutan.
Apalagi, kata Eldin, akhir-akhir ini sering dihadapkan persoalan yang terkait pengelolaan keuangan. Salah satunya dilatarbelakangi perbedaan pemahaman tentang konsensi dan regulasi yang bergerak dinamis di bidang keuangan.
Kepala Kantor Diklat Kota Medan, Fakhruddin, menjelaskan, diklat ini diikuti sekitar 160 peserta. Terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, staf pengelola keuangan, dan aparat pemeriksa di lingkungan Pemko Medan. Peserta akan dibagi dalam empat angkatan. Angkatan I dan II mengikuti diklat mulai 24-29 November 2014, sedangkan Angkatan III dan IV mengikuti diklat 1-6 Desember 2014.
Sebagai tenaga pengajar, Fakhruddin mengundang Erwin Antoni, perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Wiwid Mulyadi dari Balai Diklat BPK Kota Medan. Selain tenaga ahli dari UGM, ada juga dari Badan Diklat Provinsi Sumut dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Lia Anggia Nasution
(ftr)
