Asal Usul Kolom Agama di KTP

Jum'at, 14 November 2014 - 05:05 WIB
Asal Usul Kolom Agama di KTP
Asal Usul Kolom Agama di KTP
A A A
PEMERINTAH Indonesia hanya mengakui enam agama bagi penduduknya, yakni agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Konghucu. Penganut agama di luar itu, akan dianggap ilegal, dan sesat.

Pro dan kontra terhadap keputusan itu pun bergulir, saat pemerintah berencana menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang memeluk agama di luar ketetapan yang telah ditentukan.

Fenomena yang tengah menjadi buah bibir ini, sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Saat pengesahan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, perdebatan serupa juga pernah terjadi.

Pada zaman Belanda, orang yang lahir di Hindia Belanda, memiliki Verklaring van Ingezetenschap (KTP). Namun dalam KTP itu, tidak tertulis kolom agama orang tersebut. KTP hanya digunakan sebagai identitas seseorang.

Baru pada 1945, setelah Indonesia merdeka, kolom agama dalam KTP mulai diadakan. Banyaknya agama di Indonesia, membuat pembahasan pembukaan UUD 1945 sempat berjalan alot. Dari sinilah perdebatan itu dimulai.

Perdebatan dimulai dengan desakan kubu Islam yang ingin syariat Islam dimasukkan dalam pembukaan UUD. Namun, upaya meng-Islamkan Indonesia itu mendapat penolakan dari pihak Non-Muslim. Benturan kedua kubu pun terjadi, dan cukup keras.

Saking kerasnya, hingga mengancam persatuan Indonesia. Daerah timur Indonesia mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika pemerintah tetap memuat syariat Islam dalam pembukaan UUD.

Tidak main-main, ancaman itu disampaikan oleh seorang opsir Angkatan Laut Jepang yang mengaku mewakili wilayah Indonesia bagian timur, kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta.

Menurut Mohammad Hatta, ancaman itu merupakan suatu masalah yang serius. Kendati seorang Muslim yang taat, Mohammad Hatta tidak mau melihat Indonesia terpecah belah hanya lantaran perbedaan pandangan. Berbagai upaya pun lalu dilakukannya.

Di antaranya dengan memanggil tokoh-tokoh agama Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera, untuk membicarakan tuntutan kubu Non-Muslim dan penghapusan syariat Islam dalam UUD.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1176 seconds (10.101#12.26)