Nelayan Indramayu Dukung Pungutan Kapal Kecil Dihapus
Sabtu, 08 November 2014 - 01:17 WIB
Nelayan Indramayu Dukung Pungutan Kapal Kecil Dihapus
A
A
A
INDRAMAYU - Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kabupaten Indramayu mendukung kebijakan penghapusan pungutan bagi nelayan yang memiliki kapal berbobot 10 gross tonnage ke bawah. Namun, penerapan langkah tersebut harus tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SNT Kabupaten Indramayu Kajidin, Jumat (7/11/2014). Dia mengakui, masih banyak persoalan nelayan yang belum tuntas hingga saat ini, terutama seperti persoalan perizinan yang berbelit-belit, mulai dari izin menangkap ikan hingga izin peralatan.
Seharusnya ada proses pelayanan satu pintu untuk mengurus hal seperti itu. Namun, faktanya masih harus melalui berbagai macam institusi, mulai dari instansi perhubungan, KKP, sampai instansi perikanan. "Intinya, jangan banyak mengeluarkan kebijakan, jika kebijakan-kebijakan yang terdahulu belum seluruhnya berhasil diterapkan," katanya.
Dia menilai, selama ini perhatian terhadap kesejahteraan nelayan kecil masih belum signifikan. Dia mencontohkan kebijakan-kebijakan, seperti rencana kenaikan BBM, atau moratorium pembuatan kapal baru yang dianggap belum berpihak kepada nelayan kecil.
"Selama saya menjadi nelayan, belum ada misalnya kebijakan, seperti standardisasi harga ikan. Padahal, yang sangat dibutuhkan nelayan kecil adalah seperti itu," tuturnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyatakan, meski kebijakan membebaskan berbagai pungutan bagi nelayan kecil adalah kebijakan populer, namun tidak akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan nelayan.
Sebaliknya, negara harus mulai dari persoalan dasar yang dihadapi nelayan kecil agar berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan.
"Tiga hal saja harus segera dilakukan, yakni akses modal, akses pasar, dan sarana-prasarana pendapatan nelayan. Apabila memungkinkan, bisa dibuat program bantuan kapal dan alat tangkap, sehingga nelayan kecil dapat beroperasi ke zona-zona yang lebih jauh," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SNT Kabupaten Indramayu Kajidin, Jumat (7/11/2014). Dia mengakui, masih banyak persoalan nelayan yang belum tuntas hingga saat ini, terutama seperti persoalan perizinan yang berbelit-belit, mulai dari izin menangkap ikan hingga izin peralatan.
Seharusnya ada proses pelayanan satu pintu untuk mengurus hal seperti itu. Namun, faktanya masih harus melalui berbagai macam institusi, mulai dari instansi perhubungan, KKP, sampai instansi perikanan. "Intinya, jangan banyak mengeluarkan kebijakan, jika kebijakan-kebijakan yang terdahulu belum seluruhnya berhasil diterapkan," katanya.
Dia menilai, selama ini perhatian terhadap kesejahteraan nelayan kecil masih belum signifikan. Dia mencontohkan kebijakan-kebijakan, seperti rencana kenaikan BBM, atau moratorium pembuatan kapal baru yang dianggap belum berpihak kepada nelayan kecil.
"Selama saya menjadi nelayan, belum ada misalnya kebijakan, seperti standardisasi harga ikan. Padahal, yang sangat dibutuhkan nelayan kecil adalah seperti itu," tuturnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyatakan, meski kebijakan membebaskan berbagai pungutan bagi nelayan kecil adalah kebijakan populer, namun tidak akan berdampak besar bagi peningkatan pendapatan nelayan.
Sebaliknya, negara harus mulai dari persoalan dasar yang dihadapi nelayan kecil agar berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan.
"Tiga hal saja harus segera dilakukan, yakni akses modal, akses pasar, dan sarana-prasarana pendapatan nelayan. Apabila memungkinkan, bisa dibuat program bantuan kapal dan alat tangkap, sehingga nelayan kecil dapat beroperasi ke zona-zona yang lebih jauh," ujarnya.
(lis)
