Jumlah PNS Masih Minim, Kota Depok Tolak Moratorium
Jum'at, 07 November 2014 - 16:46 WIB
Jumlah PNS Masih Minim, Kota Depok Tolak Moratorium
A
A
A
DEPOK - Pemkot Depok menolak rencana pemerintah melakukan moratorium PNS. Pasalnya, saat ini Depok masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Moratorium PNS, saya oppose! Kita menolak karena kita sedang mengajukan 3.000 formasi. Kalau enggak percaya Jokowi hadir saja langsung ke Depok lihat sendiri analisis beban kerja kami sejak 3 tahun lalu," ujar Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jumat (07/11/2014).
Nur Mahmudi menambahkan, jika memang harus melakukan moratorium, pemerintah jangan menyamaratakan seluruh kabupaten/kota.
Dia meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memilih tenaga dari luar Depok yang berkualitas untuk ditempatkan di Depok.
Nur Mahmudi menjelaskan, di bidang pendidikan Depok benar-benar kekurangan tenaga pendidik.
"Tenaga teknis kami kurang, kekurangan pegawai yang melakukan kontrol perencanaan banjir, lingkungan, guru pun Depok sedang kekurangan, saat ini nih betul-betul sedang kekurangan," jelasnya.
Untuk diketahui jumlah PNS Depok saat ini 7.900 pegawai, idealnya Depok memiliki 20.000 PNS.
"Bila tetap diberlakukan moratorium PNS, saya enggak apa-apa, tapi terima risiko saja. Risikonya kinerja pemerintahan akan anjlok. Kalau kinerja ambruk jangan salahkan pemerintah daerah," ucapnya.
"Moratorium PNS, saya oppose! Kita menolak karena kita sedang mengajukan 3.000 formasi. Kalau enggak percaya Jokowi hadir saja langsung ke Depok lihat sendiri analisis beban kerja kami sejak 3 tahun lalu," ujar Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di Depok, Jumat (07/11/2014).
Nur Mahmudi menambahkan, jika memang harus melakukan moratorium, pemerintah jangan menyamaratakan seluruh kabupaten/kota.
Dia meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memilih tenaga dari luar Depok yang berkualitas untuk ditempatkan di Depok.
Nur Mahmudi menjelaskan, di bidang pendidikan Depok benar-benar kekurangan tenaga pendidik.
"Tenaga teknis kami kurang, kekurangan pegawai yang melakukan kontrol perencanaan banjir, lingkungan, guru pun Depok sedang kekurangan, saat ini nih betul-betul sedang kekurangan," jelasnya.
Untuk diketahui jumlah PNS Depok saat ini 7.900 pegawai, idealnya Depok memiliki 20.000 PNS.
"Bila tetap diberlakukan moratorium PNS, saya enggak apa-apa, tapi terima risiko saja. Risikonya kinerja pemerintahan akan anjlok. Kalau kinerja ambruk jangan salahkan pemerintah daerah," ucapnya.
(whb)
