Buruh Depok Masukan Pulsa dan Bedak Dalam KHL
Selasa, 04 November 2014 - 20:09 WIB
Buruh Depok Masukan Pulsa dan Bedak Dalam KHL
A
A
A
DEPOK - Untuk menentukan besaran UMK, buruh Depok memasukan biaya pulsa dan bedak ke dalam KHL. Sedangkan buruh di Jakarta memasukan biaya pijat dalam tuntutannya.
Di Depok, para buruh meminta biaya pulsa sudah mulai digaungkan sejak tahun lalu. Selain itu ada pula, biaya bedak dan kosmetik lain bagi kalangan buruh perempun.
"Dari 60 item kami minta ditambah jadi 84, BPS saja melakukan survei kemiskinan ada 150 item kok. Perkembangan zaman pulsa tentu semua orang pakai ponsel saat ini," tegas Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wido Pratikno di Depok, Selasa (4/11/2014).
Wido menambahkan, belum lagi buruh selalu dipusingkan dengan berbagai iuran sosial di lingkungan tempat tinggal. Mulai dari sumbangan RT/RW hingga iuran bulanan dan kebersihan.
"Buat perempuan tentu butuh bedak, buat sosial pasti kami ada sumbangan hajatan pernikahan, lalu iuran RT, iuran sampah," tuturnya.
Selain itu, para buruh tengah fokus dalam hal evaluasi penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Wido, program Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus lebih transparan.
"Kami juga tengah fokus soal BPJS tahun ini, bicara soal KIS tentu itu bertabrakan dengan UU BPJS bagi 89 juta rakyat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga harus dijelaskan itu program KIS mengambil dana dari PBI atau budget darimana? Kalau dari PBI ya sama saja hanya ganti nama," tukasnya.
Di Depok, para buruh meminta biaya pulsa sudah mulai digaungkan sejak tahun lalu. Selain itu ada pula, biaya bedak dan kosmetik lain bagi kalangan buruh perempun.
"Dari 60 item kami minta ditambah jadi 84, BPS saja melakukan survei kemiskinan ada 150 item kok. Perkembangan zaman pulsa tentu semua orang pakai ponsel saat ini," tegas Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Wido Pratikno di Depok, Selasa (4/11/2014).
Wido menambahkan, belum lagi buruh selalu dipusingkan dengan berbagai iuran sosial di lingkungan tempat tinggal. Mulai dari sumbangan RT/RW hingga iuran bulanan dan kebersihan.
"Buat perempuan tentu butuh bedak, buat sosial pasti kami ada sumbangan hajatan pernikahan, lalu iuran RT, iuran sampah," tuturnya.
Selain itu, para buruh tengah fokus dalam hal evaluasi penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Wido, program Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus lebih transparan.
"Kami juga tengah fokus soal BPJS tahun ini, bicara soal KIS tentu itu bertabrakan dengan UU BPJS bagi 89 juta rakyat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga harus dijelaskan itu program KIS mengambil dana dari PBI atau budget darimana? Kalau dari PBI ya sama saja hanya ganti nama," tukasnya.
(mhd)
