Di Cilacap, Menko Kemaritiman Bagikan 6.800 Kartu Nelayan
Di Cilacap, Menko Kemaritiman Bagikan 6.800 Kartu Nelayan
A
A
A
CILACAP - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Indroyono Soesilo melakukan blusukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera di Cilacap, Jawa Tengah.
Dalam dalam blusukan Sabtu (1/11/2014) siang itu, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo menyerahkan Kartu Nelayan kepada 6 ribu lebih nelayan.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo datang bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio. Keduanya langsung berdialog dengan pedagang ikan.
Dalam kesempatan ini, Menko Kemaritiman menyerahkan Kartu Nelayan kepada 6.800 nelayan. Kartu Nelayan adalah program Kementerian Kemaritiman yang diberikan kepada nelayan kecil di seluruh Indonesia. Nelayan yang sudah terdaftar dan menerima kartu ini akan diprioritaskan saat menerima bantuan dari pemerintah.
Menurut Indroyono Soesilo, hingga akhir tahun ini pemerintah memberlakukan moratorium izin menangkap ikan untuk kapal berukuran lebih dari 30 gross ton.
"Selain untuk menghitung kebutuhan BBM, untuk nelayan, moratorium ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Diharapkan dengan moratorium ini, pendapatan negara dari sektor maritim dapat bertambah besar."
Indroyono menambahkan, selain melakukan moratorium izin melaut, pihaknya telah bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk memberantas pencurian ikan.
Dalam dalam blusukan Sabtu (1/11/2014) siang itu, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo menyerahkan Kartu Nelayan kepada 6 ribu lebih nelayan.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo datang bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio. Keduanya langsung berdialog dengan pedagang ikan.
Dalam kesempatan ini, Menko Kemaritiman menyerahkan Kartu Nelayan kepada 6.800 nelayan. Kartu Nelayan adalah program Kementerian Kemaritiman yang diberikan kepada nelayan kecil di seluruh Indonesia. Nelayan yang sudah terdaftar dan menerima kartu ini akan diprioritaskan saat menerima bantuan dari pemerintah.
Menurut Indroyono Soesilo, hingga akhir tahun ini pemerintah memberlakukan moratorium izin menangkap ikan untuk kapal berukuran lebih dari 30 gross ton.
"Selain untuk menghitung kebutuhan BBM, untuk nelayan, moratorium ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Diharapkan dengan moratorium ini, pendapatan negara dari sektor maritim dapat bertambah besar."
Indroyono menambahkan, selain melakukan moratorium izin melaut, pihaknya telah bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk memberantas pencurian ikan.
(zik)
Explore More