Pelantikan Ketua DPRD Diwarnai Demo Chevron
Pelantikan Ketua DPRD Diwarnai Demo Chevron
A
A
A
KUNINGAN - Rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan periode 2014-2019 diwarnai unjuk rasa Gerakan Massa Pejuang untuk Rakyat (Gempur) terkait rencana proyek panas bumi (geo thermal) di kawasan Gunung Ciremai oleh PT Chevron, kemarin.
Massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kuningan sambil membawa bendera dan spanduk tuntutan penolakan proyek geothermal beberapa saat menjelang prosesi pelantikan. Tanpa menunggu lama, aksi warga tersebut langsung ditanggapi oleh empat pimpinan dewan yang akan dilantik, yaitu Rana Suparman (PDIP), Toto Suharto (PAN), Uci Sanusi (Golkar) dan Kokom Komariah (PKS).
Koordinator aksi Zaki dalam orasinya menyampaikan kecemasan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ciremai akan dampak pertambangan geothermal. Apalagi dengan beredarnya kabar PT Chevron sebagai pemenang tender megaproyek tersebut akan menggunakan teknologi hydraulic fracturing, yaitu teknik pengeboran yang akan banyak menghabiskan air hingga 1.000 meter kubik/hari.
“Teknologi ini akan berdampak pada hancurnya geyser (semburan air panas) dan gempa bumi minor yang memicu gempa tektonik pada wilayah gunung berapi aktif. Selain itu teknik pengeboran ini juga dapat merusak kualitas air yang disebabkan oleh air limbah bekas pengeboran yang mencemari tandon-tandon air bawah tanah,” ujar Zaki.
Kondisi ini, kata Zaki, cukup merasahkan masyarakat sekitar lereng Gunung Ciremai sehingga meminta perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Kuning an yang baru untuk turut memerjuangkan pembatalan proyek panas bumi tersebut. Selain masalah geothermal, massa juga menyampaikan tuntutan terkait pemanfaatan lahan di kawasan lereng gunung Ciremai agar bisa kembali dikelola oleh masyarakat yang sejak berubah statusnya menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi terlarang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Rana Suparman menyampaikan apresiasi dan siap memfasilitasi keinginan para pengunjuk rasa. Terkait penolakan proyek geot hermal, dia kembali mengingatkan jauh hari sejak awal muncul reaksi penolakan warga telah disepakati anggota dewan terdahulu pun turut tidak setuju dengan proyek itu.
Mohamad Taufik
Massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kuningan sambil membawa bendera dan spanduk tuntutan penolakan proyek geothermal beberapa saat menjelang prosesi pelantikan. Tanpa menunggu lama, aksi warga tersebut langsung ditanggapi oleh empat pimpinan dewan yang akan dilantik, yaitu Rana Suparman (PDIP), Toto Suharto (PAN), Uci Sanusi (Golkar) dan Kokom Komariah (PKS).
Koordinator aksi Zaki dalam orasinya menyampaikan kecemasan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ciremai akan dampak pertambangan geothermal. Apalagi dengan beredarnya kabar PT Chevron sebagai pemenang tender megaproyek tersebut akan menggunakan teknologi hydraulic fracturing, yaitu teknik pengeboran yang akan banyak menghabiskan air hingga 1.000 meter kubik/hari.
“Teknologi ini akan berdampak pada hancurnya geyser (semburan air panas) dan gempa bumi minor yang memicu gempa tektonik pada wilayah gunung berapi aktif. Selain itu teknik pengeboran ini juga dapat merusak kualitas air yang disebabkan oleh air limbah bekas pengeboran yang mencemari tandon-tandon air bawah tanah,” ujar Zaki.
Kondisi ini, kata Zaki, cukup merasahkan masyarakat sekitar lereng Gunung Ciremai sehingga meminta perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Kuning an yang baru untuk turut memerjuangkan pembatalan proyek panas bumi tersebut. Selain masalah geothermal, massa juga menyampaikan tuntutan terkait pemanfaatan lahan di kawasan lereng gunung Ciremai agar bisa kembali dikelola oleh masyarakat yang sejak berubah statusnya menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi terlarang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Rana Suparman menyampaikan apresiasi dan siap memfasilitasi keinginan para pengunjuk rasa. Terkait penolakan proyek geot hermal, dia kembali mengingatkan jauh hari sejak awal muncul reaksi penolakan warga telah disepakati anggota dewan terdahulu pun turut tidak setuju dengan proyek itu.
Mohamad Taufik
(ftr)
Explore More