Pemerintah Aceh Nilai Kombatan GAM Hanya Aksi Preman Biasa
Kamis, 16 Oktober 2014 - 15:42 WIB
Pemerintah Aceh Nilai Kombatan GAM Hanya Aksi Preman Biasa
A
A
A
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menilai aksi kelompok mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Nurdin alias Abu Minimi yang mengancam akan menggunakan senjata api untuk menghancurkan Pemerintahan Aceh yang sedang dipimpin Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf hanya aksi gertak sambal dari para preman.
Menurut Humas Pemerintah Aceh Murthala, apa yang dilakukan oleh mantan kombatan GAM tersebut adalah merupakan aksi premanisme belaka yang kerap dilakukan dengan memamerkan senjatanya ke publik dengan harapan mendapatkan jatah.
"Biasa mereka tidak mau kerja keras tapi maunya dapat uang. Jadi kalau tidak ada uang kerjanya pamer senjata dengan harapan mendapatkan jatah dari warga dan masyarakat, " ungkap Murthala saat dihubungi Sindonews via telepon selularnya, Kamis (16/10/2014).
Saat ini Murthala mengklaim kondisi Aceh sangat aman dan terkendali. Bahkan dia menyatakan kondisi kamtibmas di Aceh lebih baik dibanding dengan Pemprov Sumsel, Lampung dan DKI Jakarta.
"Dengan luas wilayah dan perbandingan penduduknya Aceh relatif lebih aman dibanding Sumsel, Lampung dan Jakarta, " timpal Murthala.
Dia juga menyayangkan pernyataan Abu Minimi yang menyebut Pemerintahan Zaini-Muzakir telah lalai dan tidak mampu melaksanakan amanah nota kesepahaman (MoU) Helsinki, khususnya dalam memenuhi hak- hak para mantan kombatan GAM dan korban konflik.
Saat ini pembangunan di Aceh, kata dia, sudah semakin pesat namun memang tidak semua korban konflik bisa mendapatkan rumah yang layak.
"Seharusnya jika mau bekerja keras tentunya akan ada hasilnya. Pemerintah Aceh tidak akan berpangku tangan. Ini mamang tidak semudah membalik telapak tangan, " tandasnya.
Sebelumnya kelompok mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Nurdin alias Abu Minimi, membuat pernyataan keras dan mengancam termasuk dengan menggunakan senjata api untuk menghancurkan Pemerintahan Aceh yang sedang dipimpin Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.
Kelompok ini beralasan, perdamaian Aceh sudah berlangsung sembilan tahun, namun keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh tidak juga terpenuhi. Hal itu, karena kesalahan Pemimpin di Aceh.
Menurut Humas Pemerintah Aceh Murthala, apa yang dilakukan oleh mantan kombatan GAM tersebut adalah merupakan aksi premanisme belaka yang kerap dilakukan dengan memamerkan senjatanya ke publik dengan harapan mendapatkan jatah.
"Biasa mereka tidak mau kerja keras tapi maunya dapat uang. Jadi kalau tidak ada uang kerjanya pamer senjata dengan harapan mendapatkan jatah dari warga dan masyarakat, " ungkap Murthala saat dihubungi Sindonews via telepon selularnya, Kamis (16/10/2014).
Saat ini Murthala mengklaim kondisi Aceh sangat aman dan terkendali. Bahkan dia menyatakan kondisi kamtibmas di Aceh lebih baik dibanding dengan Pemprov Sumsel, Lampung dan DKI Jakarta.
"Dengan luas wilayah dan perbandingan penduduknya Aceh relatif lebih aman dibanding Sumsel, Lampung dan Jakarta, " timpal Murthala.
Dia juga menyayangkan pernyataan Abu Minimi yang menyebut Pemerintahan Zaini-Muzakir telah lalai dan tidak mampu melaksanakan amanah nota kesepahaman (MoU) Helsinki, khususnya dalam memenuhi hak- hak para mantan kombatan GAM dan korban konflik.
Saat ini pembangunan di Aceh, kata dia, sudah semakin pesat namun memang tidak semua korban konflik bisa mendapatkan rumah yang layak.
"Seharusnya jika mau bekerja keras tentunya akan ada hasilnya. Pemerintah Aceh tidak akan berpangku tangan. Ini mamang tidak semudah membalik telapak tangan, " tandasnya.
Sebelumnya kelompok mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Nurdin alias Abu Minimi, membuat pernyataan keras dan mengancam termasuk dengan menggunakan senjata api untuk menghancurkan Pemerintahan Aceh yang sedang dipimpin Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.
Kelompok ini beralasan, perdamaian Aceh sudah berlangsung sembilan tahun, namun keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh tidak juga terpenuhi. Hal itu, karena kesalahan Pemimpin di Aceh.
(sms)
