Jadi Dewan, Anak Bupati Mamasa Janji Bangun Infrastruktur
Kamis, 09 Oktober 2014 - 00:46 WIB
Jadi Dewan, Anak Bupati Mamasa Janji Bangun Infrastruktur
A
A
A
MAMUJU - Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Mamasa, berjanji akan memperjuangakan pembangunan infrastruktur di daerah itu yang sampai saat ini dianggap belum maksimal. Hal tersebut dikatakan pimpinan DPRD Sulbar sementara Munandar Wijaya.
“Kami ada enam anggota dari Mamasa. Tentu tugas kami adalah berjuang untuk penanganan infrastruktur di daerah itu,” katanya, kepada wartawan, Rabu (8/10/2014).
Menurut putra Bupati Mamasa ini, salah satu hal yang menjadi persoalan utama di wilayah itu adalah persoalan infrastruktur jalan yang menghubungkan Mamasa–Polewali, maupun Mamuju ke Mamasa. Sehingga, perlu menjadi perhatian utama bagi DPRD Sulbar untuk mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah itu.
Dikatakan Munandar, peningkatan infrastruktur jalan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan di daerah itu guna mendorong perekonomian masyarakat setempat.
“Jika akses jalan tidak memadai, itu akan menghambat laju perekonomian masyarakat. Sehingga, harus segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Menurut politikus Partai Gerindra, persoalan infrastruktur sebetulnya bukan hanya terjadi di Mamasa, namun seluruh kabupaten di Sulbar juga menghadapi persoalan yang sama.
Sehingga, ke depan DPRD akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur. Setidaknya, ada keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Meski demikian, Munandar mengakui, dari enam kabupaten di Sulbar, memang yang paling memprihatinkan adalah infrastruktur di Mamasa. Sehingga, porsi anggaran infrastruktur ke Mamasa harus ditingkatkan tanpa harus mengabaikan kabupaten lainnya.
"Kondisi APBD Sulbar yang hanya berkisar Rp1,1 triliun lebih ini tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan infrastruktur daerah. Karena itu, diperlukan lobi politik dengan teman-teman DPR RI di Jakarta," jelasnya.
Diketahui, kondisi infrastruktur di Mamasa memang sangat memprihatinkan. Kurang lebih 10 tahun, daerah itu berpisah dengan Kabupaten Polewali, pembangunan nyaris tidak terlihat. Utamanya pada infrastruktur jalan yang menghubungkan Polewali–Mamasa.
Salah seorang warga Mamasa, Darlis mengaku, sangat prihatin dengan kondisi jalan diwilayahnya. Akibat kondisi jalan yang kian parah, untuk menembus ke Polewali, harus menempuh perjalanan selama kurang lebih enam jam.
Padahal, jika dilihat dari jarak, sedianya perjalanan hanya butuh waktu paling lama dua jam atau tiga jam. Belum lagi, ancaman longsor pada saat musim hujan tiba.
Olehnya itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada di Mamasa, Darlis berharap, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun DPRD untuk memperhatikan kondisi tersebut dengan mengarahkan pelaksanaan pembangunan terfokus juga pada infrastruktur jalan.
“Ini harus menjadi perhatian, masa kita sudah 10 tahun jadi kabupaten begini-begini terus jalannya,” tandasnya.
“Kami ada enam anggota dari Mamasa. Tentu tugas kami adalah berjuang untuk penanganan infrastruktur di daerah itu,” katanya, kepada wartawan, Rabu (8/10/2014).
Menurut putra Bupati Mamasa ini, salah satu hal yang menjadi persoalan utama di wilayah itu adalah persoalan infrastruktur jalan yang menghubungkan Mamasa–Polewali, maupun Mamuju ke Mamasa. Sehingga, perlu menjadi perhatian utama bagi DPRD Sulbar untuk mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah itu.
Dikatakan Munandar, peningkatan infrastruktur jalan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan di daerah itu guna mendorong perekonomian masyarakat setempat.
“Jika akses jalan tidak memadai, itu akan menghambat laju perekonomian masyarakat. Sehingga, harus segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Menurut politikus Partai Gerindra, persoalan infrastruktur sebetulnya bukan hanya terjadi di Mamasa, namun seluruh kabupaten di Sulbar juga menghadapi persoalan yang sama.
Sehingga, ke depan DPRD akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur. Setidaknya, ada keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Meski demikian, Munandar mengakui, dari enam kabupaten di Sulbar, memang yang paling memprihatinkan adalah infrastruktur di Mamasa. Sehingga, porsi anggaran infrastruktur ke Mamasa harus ditingkatkan tanpa harus mengabaikan kabupaten lainnya.
"Kondisi APBD Sulbar yang hanya berkisar Rp1,1 triliun lebih ini tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan infrastruktur daerah. Karena itu, diperlukan lobi politik dengan teman-teman DPR RI di Jakarta," jelasnya.
Diketahui, kondisi infrastruktur di Mamasa memang sangat memprihatinkan. Kurang lebih 10 tahun, daerah itu berpisah dengan Kabupaten Polewali, pembangunan nyaris tidak terlihat. Utamanya pada infrastruktur jalan yang menghubungkan Polewali–Mamasa.
Salah seorang warga Mamasa, Darlis mengaku, sangat prihatin dengan kondisi jalan diwilayahnya. Akibat kondisi jalan yang kian parah, untuk menembus ke Polewali, harus menempuh perjalanan selama kurang lebih enam jam.
Padahal, jika dilihat dari jarak, sedianya perjalanan hanya butuh waktu paling lama dua jam atau tiga jam. Belum lagi, ancaman longsor pada saat musim hujan tiba.
Olehnya itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada di Mamasa, Darlis berharap, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun DPRD untuk memperhatikan kondisi tersebut dengan mengarahkan pelaksanaan pembangunan terfokus juga pada infrastruktur jalan.
“Ini harus menjadi perhatian, masa kita sudah 10 tahun jadi kabupaten begini-begini terus jalannya,” tandasnya.
(san)
