IPW Minta TNI/Polri Buka Hasil Investigasi Bentrok di Batam
Senin, 06 Oktober 2014 - 16:36 WIB
IPW Minta TNI/Polri Buka Hasil Investigasi Bentrok di Batam
A
A
A
BATAM - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar TNI maupun Polri segera membuka hasil
investigasi soal bentrokan antara aparat TNI-Polri yang terjadi di Batam.
Karena hingga kini hasil investigasi bersama kedua institusi tersebut belum juga diumumkan ke Publik.
"Sehingga siapa yang bersalah dalam bentrokan itu belum bisa diminta pertanggungjawabannya dan belum bisa diproses secara hukum. Padahal kasusnya sudah bergulir selama 14 hari, " kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam press rilis yang disampaikan ke Sindonews, Senin (6/10/2014).
Bahkan Neta meminta agar TNI maupun Polri membuka hasil investigasi itu secara transparan.
Tidak ada yang ditutupi untuk melindungi pihak tertentu dan tidak ada yang dikorbankan untuk kepentingan tertentu.
"Institusi Polri maupun TNI jangan dikorbankan oleh karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu TNI-Polri harus sepakat menuntaskan konflik Batam ke jalur hukum. Siapa pun yang bersalah harus diadili, " timpal Neta.
Konflik TNI-Polri di Batam, kata Neta, merupakan bentrokan keenam selama setahun terakhir. Akibat bentrokan di Batam, TNI-Polri membentuk tim investigasi gabungan.
Namun tim investigasi gabungan ini terlalu lama mengumumkan hasil kerjanya.
IPW berharap tim investigasi memaparkan secara transparan, apakah bentrokan TNI-Polri itu akibat persaingan aksi backing membackingi dalam bisnis ilegal bahan bakan minyak (BBM).
Tim investigasi, kata dia, juga harus memaparkan, kenapa pangkalan BBM ilegal itu baru digerebek, padahal sudah berdiri sejak lama di dekat markas Brimob Polda Kepri.
"Tim jangan takut untuk memberi rekomendasi pemecatan dan pencopotan pada pejabat TNI-Polri di Kepri. Bagaimana pun terjadinya bentrokan ini tidak terlepas dari kecerobohan para pejabat TNI-Polri, untuk itu mereka juga harus diminta pertanggungjawabannya, " tandas Neta.
investigasi soal bentrokan antara aparat TNI-Polri yang terjadi di Batam.
Karena hingga kini hasil investigasi bersama kedua institusi tersebut belum juga diumumkan ke Publik.
"Sehingga siapa yang bersalah dalam bentrokan itu belum bisa diminta pertanggungjawabannya dan belum bisa diproses secara hukum. Padahal kasusnya sudah bergulir selama 14 hari, " kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam press rilis yang disampaikan ke Sindonews, Senin (6/10/2014).
Bahkan Neta meminta agar TNI maupun Polri membuka hasil investigasi itu secara transparan.
Tidak ada yang ditutupi untuk melindungi pihak tertentu dan tidak ada yang dikorbankan untuk kepentingan tertentu.
"Institusi Polri maupun TNI jangan dikorbankan oleh karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu TNI-Polri harus sepakat menuntaskan konflik Batam ke jalur hukum. Siapa pun yang bersalah harus diadili, " timpal Neta.
Konflik TNI-Polri di Batam, kata Neta, merupakan bentrokan keenam selama setahun terakhir. Akibat bentrokan di Batam, TNI-Polri membentuk tim investigasi gabungan.
Namun tim investigasi gabungan ini terlalu lama mengumumkan hasil kerjanya.
IPW berharap tim investigasi memaparkan secara transparan, apakah bentrokan TNI-Polri itu akibat persaingan aksi backing membackingi dalam bisnis ilegal bahan bakan minyak (BBM).
Tim investigasi, kata dia, juga harus memaparkan, kenapa pangkalan BBM ilegal itu baru digerebek, padahal sudah berdiri sejak lama di dekat markas Brimob Polda Kepri.
"Tim jangan takut untuk memberi rekomendasi pemecatan dan pencopotan pada pejabat TNI-Polri di Kepri. Bagaimana pun terjadinya bentrokan ini tidak terlepas dari kecerobohan para pejabat TNI-Polri, untuk itu mereka juga harus diminta pertanggungjawabannya, " tandas Neta.
(sms)
