DPRD Wadah Berjuang, Bukan Lapangan Pekerjaan
DPRD Wadah Berjuang, Bukan Lapangan Pekerjaan
A
A
A
PALEMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan lapangan pekerjaan. Hal itu diingatkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel) Eddy Santana Putra kepada para kadernya yang terpilih sebagai anggota DPRD.
"DPRD merupakan lapangan atau wadah untuk berjuang, bukan lapangan pekerjaan. Masyarakat sangat berharap kesejahteraan, maka haruslah memikul tanggung jawab tersebut. Jangan hanya berpikir gajian saja," ujar Eddy pada acara pembukaan Pendidikan Kader Khusus Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Babel), di Hotel Aston Palembang, Jumat (12/9/2014).
Menurut dia, anggota Dewan dari PDI Perjuangan harus aktif dan terus mengawal serta mendukung anggaran yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, turut mengawal pemerintahan pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), agar apa yang dicita-citakan sebagai Indonesia Hebat dapat tercapai.
"Saya juga pernah menjabat wali kota Palembang selama dua periode. Jadi sedikit banyaknya saya tahu apa yang harus dilakukan anggota Dewan," katanya.
Ia menjelaskan, PDI Perjuangan merupakan infrastruktur organisasi politik yang memiliki peran dalam memajukan daerah dari berbagai bidang. Karena, anggaran dan produk aturan untuk melaksanakan roda pemerintahan ada pada wakil rakyat. Untuk itu, sangat penting kiranya anggota Dewan ke depan berpegang pada ideologi partai dan negara ini.
Mantan Wali Kota Palembang ini menyebutkan, pelatihan tersebut melibatkan sebanyak 193 caleg terpilih periode 2014-2019. Sebanyak 93 orang berasal dari Sumsel, 56 orang dari Jambi, dan 44 orang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mereka akan ditempa selama dua hari supaya memahami esensi dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan.
"DPRD merupakan lapangan atau wadah untuk berjuang, bukan lapangan pekerjaan. Masyarakat sangat berharap kesejahteraan, maka haruslah memikul tanggung jawab tersebut. Jangan hanya berpikir gajian saja," ujar Eddy pada acara pembukaan Pendidikan Kader Khusus Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (Babel), di Hotel Aston Palembang, Jumat (12/9/2014).
Menurut dia, anggota Dewan dari PDI Perjuangan harus aktif dan terus mengawal serta mendukung anggaran yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, turut mengawal pemerintahan pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), agar apa yang dicita-citakan sebagai Indonesia Hebat dapat tercapai.
"Saya juga pernah menjabat wali kota Palembang selama dua periode. Jadi sedikit banyaknya saya tahu apa yang harus dilakukan anggota Dewan," katanya.
Ia menjelaskan, PDI Perjuangan merupakan infrastruktur organisasi politik yang memiliki peran dalam memajukan daerah dari berbagai bidang. Karena, anggaran dan produk aturan untuk melaksanakan roda pemerintahan ada pada wakil rakyat. Untuk itu, sangat penting kiranya anggota Dewan ke depan berpegang pada ideologi partai dan negara ini.
Mantan Wali Kota Palembang ini menyebutkan, pelatihan tersebut melibatkan sebanyak 193 caleg terpilih periode 2014-2019. Sebanyak 93 orang berasal dari Sumsel, 56 orang dari Jambi, dan 44 orang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mereka akan ditempa selama dua hari supaya memahami esensi dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan.
(dam)
Explore More