Tidak Prorakyat, Rano Karno Diusir dari Banten
Rabu, 10 September 2014 - 15:19 WIB
Tidak Prorakyat, Rano Karno Diusir dari Banten
A
A
A
SERANG - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno diminta angkat kaki dari Banten, dan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Banten. Rano dinilai kepanjangan tangan dinasti Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.
Permintaan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banten (KMB), di depan Pendopo Gubernur Lama, Jalan KH Syamun, Kota Serang, Banten.
“Rano banyak membuat kebijakan yang dinilai gagal, seperti membuat staf khusus yang tidak memahami tentang kearifan lokal dan budaya Banten, serta adik Rano Karno (Suti Karno) dinilai hanya menjadi makelar proyek APBD,” ujar Jaya Miharja, perwakilan KMB, kepada wartawan, Rabu (10/9/2014).
Ditambahkan dia, rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Rano Karno berdampak kepada penyerapan anggaran yang kurang dari 40 persen, serta hanya menghamburkan uang rakyat dengan membuat Pergub Gratifikasi.
Menurutnya, pergub gratifikasi itu tidak perlu dibuat, karena memboroskan anggaran. Terlebih, UU Gratifikasi sudah diatur dalam UU Tipikor dan Pemprov Banten, bukan lembaga hukum.
Dalam aksinya, massa KMB menggelar orasi secara bergantian. Massa juga membawa spanduk bertuliskan, "Usir Rano Karno dari Banten", dan membakar spanduk bergambar Rano Karno.
"Kami hanya ingin Rano keluar dari Banten, karena tidak mendukung program yang prorakyat,” sambung perwakilan KMB lainnya.
Permintaan itu disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Banten (KMB), di depan Pendopo Gubernur Lama, Jalan KH Syamun, Kota Serang, Banten.
“Rano banyak membuat kebijakan yang dinilai gagal, seperti membuat staf khusus yang tidak memahami tentang kearifan lokal dan budaya Banten, serta adik Rano Karno (Suti Karno) dinilai hanya menjadi makelar proyek APBD,” ujar Jaya Miharja, perwakilan KMB, kepada wartawan, Rabu (10/9/2014).
Ditambahkan dia, rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan Rano Karno berdampak kepada penyerapan anggaran yang kurang dari 40 persen, serta hanya menghamburkan uang rakyat dengan membuat Pergub Gratifikasi.
Menurutnya, pergub gratifikasi itu tidak perlu dibuat, karena memboroskan anggaran. Terlebih, UU Gratifikasi sudah diatur dalam UU Tipikor dan Pemprov Banten, bukan lembaga hukum.
Dalam aksinya, massa KMB menggelar orasi secara bergantian. Massa juga membawa spanduk bertuliskan, "Usir Rano Karno dari Banten", dan membakar spanduk bergambar Rano Karno.
"Kami hanya ingin Rano keluar dari Banten, karena tidak mendukung program yang prorakyat,” sambung perwakilan KMB lainnya.
(san)
