FPL Ancam Bubarkan Deklarasi Penutupan Dolly
Selasa, 17 Juni 2014 - 17:36 WIB
FPL Ancam Bubarkan Deklarasi Penutupan Dolly
A
A
A
SURABAYA - Front Pekerja Lokalisasi (FPL) mengancam membubarkan deklarasi penutupan lokalisasi Dolly yang digelar di Islamic Center, Rabu (18/6/2014) besok. FPL juga memastikan tidak akan ada warga lokalisasi Dolly yang hadir dalam deklarasi yang rencananya dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Mensos RI Salim Segaf Al Jufri tersebut.
"Kami akan bubarkan deklarasi itu. Apa pun risiko kami siap. Karena FPL saat ini ada relawan Barisan Bintang Merah yang siap mati untuk mempertahankan lokalisasi," kata Saputra, Koordinator Komunitas Pemuda Independen (KOPI), yang merupakan elemen dari FPL, di Posko FPL, Selasa (17/6/2014).
Pria yang akrab disapa Pokemon ini menjelaskan, cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk memuluskan penutupan Dolly, salah satunya adalah meminta warga menyerahkan fotokopi KTP, lalu diberi uang Rp100 ribu dengan tujuan mau datang ke acara deklarasi dan menandatangani kesepakatan penutupan Dolly.
"Tadi pagi ada upaya itu. Tapi berhasil kita bubarkan. Kami menolak penutupan karena memang selama ini tidak pernah diajak bicara. Penutupan yang dilakukan pemerintah hanyalah sepihak," jelasnya.
Ia memastikan, seluruh warga Dolly tidak akan hadir dalam deklarasi tersebut. Kalaupun ada, hanya dari Wisma Barbara milik Sakka yang memang sudah ada deal-deal dengan pemerintah. Wisma terbesar tersebut, kata Pokemon, mengaku setuju dengan penutupan lantaran diberi ganti tempat untuk membuka prostitusi di kawasan Kedung Doro dan Darmo Park.
"Itu alternatif terburuk. Jika nanti saat deklarasi dihadiri oleh sejumlah PSK dan mucikari, pasti bukan dari sini. Bisa saja Risma (Wali Kota Surabaya) membawa pemulung, gelandangan dibawa ke situ. Kami sepakat tidak akan hadir," tegasnya.
"Kalaupun tetap dilakukan deklarasi akan kita bubarkan. Kami siap berhadap-hadapan dengan siapa pun," pungkasnya.
"Kami akan bubarkan deklarasi itu. Apa pun risiko kami siap. Karena FPL saat ini ada relawan Barisan Bintang Merah yang siap mati untuk mempertahankan lokalisasi," kata Saputra, Koordinator Komunitas Pemuda Independen (KOPI), yang merupakan elemen dari FPL, di Posko FPL, Selasa (17/6/2014).
Pria yang akrab disapa Pokemon ini menjelaskan, cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk memuluskan penutupan Dolly, salah satunya adalah meminta warga menyerahkan fotokopi KTP, lalu diberi uang Rp100 ribu dengan tujuan mau datang ke acara deklarasi dan menandatangani kesepakatan penutupan Dolly.
"Tadi pagi ada upaya itu. Tapi berhasil kita bubarkan. Kami menolak penutupan karena memang selama ini tidak pernah diajak bicara. Penutupan yang dilakukan pemerintah hanyalah sepihak," jelasnya.
Ia memastikan, seluruh warga Dolly tidak akan hadir dalam deklarasi tersebut. Kalaupun ada, hanya dari Wisma Barbara milik Sakka yang memang sudah ada deal-deal dengan pemerintah. Wisma terbesar tersebut, kata Pokemon, mengaku setuju dengan penutupan lantaran diberi ganti tempat untuk membuka prostitusi di kawasan Kedung Doro dan Darmo Park.
"Itu alternatif terburuk. Jika nanti saat deklarasi dihadiri oleh sejumlah PSK dan mucikari, pasti bukan dari sini. Bisa saja Risma (Wali Kota Surabaya) membawa pemulung, gelandangan dibawa ke situ. Kami sepakat tidak akan hadir," tegasnya.
"Kalaupun tetap dilakukan deklarasi akan kita bubarkan. Kami siap berhadap-hadapan dengan siapa pun," pungkasnya.
(zik)
