Komnas HAM Kawal Penutupan Lokalisasi Dolly

SURABAYA - Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menyatakan, pihaknya akan mengawal penutupan Lokalisasi Dolly, agar tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penutupan.

"Kami ingin rencana pemerintah yang memang baik ini bisa dilakukan dengan baik juga dan tepat sasaran," katanya, kepada wartawan, di Surabaya, Jumat (13/6/2014).

Ditambahkan dia, warga yang terdampak penutupan Dolly, baik PSK, dan mucikari, juga harus mendapatkan kepastian jaminan penghasilan. Jika rencana alih profesi dan fungsi ini bisa berjalan dengan baik, katanya tidak akan ada pelanggaran HAM.

"Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan pemkot selama penutupan dilakukan. Pelanggaran HAM ini misalnya, terjadi unsur pemaksaan pada warga. Kemudian ketika ditutup nasib warga menjadi sengsara," terangnya.

Dia melanjutkan, Komnas HAM akan mengawal penutupan Dolly ini hingga tuntas. Pihaknya juga mengaku sudah mendapatkan masukan dari warga yang sepakat, dan menolak penutupan.

Jika selama ini terjadi kebuntuan komunikasi antara pemkot dengan warga yang menolak penutupan, menurutnya Komnas HAM siap memfasilitasi berdialog. Dengan cara ini, diharap ada solusi bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak.

“Pemkot harus diberi kesempatan untuk menjelaskan programnya pada warga Dolly. Kalau ada hambatan, pemkot masuk ke lokalisasi, saya akan bantu,” tukasnya.