Peta Rawan Kebakaran Hutan di Tingkat Provinsi segera Dibuat

PALEMBANG - Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah segera membuat peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi.

Hal ini merupakan salah satu keputusan dari 13 kesepakatan dalam rapat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang dipimpin Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Kamis 12 Juni 2014.

Menurut Wapres Boediono, setiap tahunnya terutama di puncak musim kemarau, Indonesia selalu disibukkan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang memberikan kerugian besar, dan juga membuat posisi Indonesia menjadi sorotan di mata negara tetangga karena efek kabut asap yang juga dirasakan dari kebakaran itu sendiri.

Karena itu, Wakil Presiden Boediono meminta jajaran pemerintah menyepakati rencana aksi untuk melakukan upaya yang lebih terkoordinasi secara baik dan efektif untuk mengurangi resiko kebakaran hutan.

Boediono menegaskan, ada beberapa pertimbangan yang membuatnya menaruh perhatian khusus pada pencegahan kebakaran hutan tahun ini. Pertama, kemungkinan terjadinya fenomena El Nino pada tahun ini berdampak cukup tinggi.

“Tahun ini risiko yang kita hadapi lebih besar karena kekeringan yang lebih intens dan lebih panjang,” tutur Wapres.

Kedua, saat ini kendati puncak kekeringan belum terjadi, titik-titik panas sudah tampak di berbagai kawasan.

Misalnya, menurut data Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), di wilayah provinsi Riau saja sejak Januari-Juni 2014 saja sudah terdeteksi 8.480 titik panas di kawasan pengusahaan yang berizin.

Mengingat masih banyaknya titik panas yang berada di kawasan berizin, Wapres menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai upaya pencegahan. '

“Penegakan hukum di lapangan sangat penting untuk menimbulkan efek jera," timpal Wapres.

Semantara itu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan melanjutkan tugas tim yang memadamkan kebakaran hutan di Riau beberapa waktu lalu, kendati sekarang ukurannya jauh lebih kecil.

“Mereka harus patroli setiap hari, dengan dua helikopter yang selalu siaga. Begitu ada titik api, langsung menangani dan jika ada pelanggaran pelakunya ditangkap,” jelasnya Zulkifli.

'Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Ishak Mekki yang hadir dalam rapat tersebut meminta dinas terkait, mengambil langkah yang konkret dan sesuai dengan situasi daerah di seluruh Sumatera selatan.

Saat ini, kata Ishak, pemerintah daerah di kabupaten/kota yang rawan kebakaran hutan juga sudah menyiapkan pos komando (posko) di wilayah masing-masing.

“BNPB sudah menyiapkan anggaran Rp355 miliar untuk penanggulangan bencana, termasuk untuk biaya menyewa pesawat dan mobilisasi personel, " kata Ishak disela kegiatan di Istana Wapres.

Rapat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini juga menyepakati 12 langkah rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan rencana aksi ini akan dipantau dengan ketat oleh UKP4.

Ke-12 rencana itu diantaranya, percepatan PP tentang perlindungan lahan gambut; meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan; integrasi peta hutan lindung dan gambut dengan RTRW; membentuk gerakan satu desa satu masyarakat peduli api, pembuatan aturan tentang audit ketaatan terhadap perusahaan yang di wilayah konsesinya kerap ditemukan titik panas oleh LH; pembentukan regu pencegah kebakaran (RPK) yang bertugas di kawasan hutan dan non hutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; penyelesaian standar operasi dan prosedur (SOP) khusus tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, penggunaan radio masyarakat sebagai sarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan; meminta Pemda melakukan pengawasan rutin terhadap tingkat ketaatan perusahaan dan mengenakan sanksi administratif bagi pemegang izin konsesi yang melanggar kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Acara tersebut yang dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, Wakil Gubernur Riau, Wakil Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta para pejabat eselon 1 terkait.