PSK Lokalisasi Dolly Dilarang Masuk Bali

NUSA DUA - Pemerintah Provinsi Bali mulai mewanti-wanti masuknya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Jawa Timur, sebagai akibat dari penutupan Lokalisasi Dolly.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyatakan, menjelang ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, pemerintah berkewajiban menjamin ibadah bagi umat Islam agar tetap nyaman, aman dan khusyuk.

Salah satu yang menjadi prioritasnya, adalah menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa di Bali, yaitu dengan menertibkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tindakan maksiat, seperti aktivitas prostitusi.

Diakuinya, rencana penutupan lokalisasi Dolly, membuat Pemprov Bali terus mengantisipasi masuknya para PSK dari Surabaya. Apalagi, belum lama ini sudah ada beberapa PSK eks-Dolly yang didapati masuk ke Kabupaten Jembrana.

"Ya, mereka sudah dipulangkan kembali ke Jawa. Kedepan harus dilakukan pengetatan terhadap warga pendatang yang tidak mengantongi identitas maupun pekerjaan jelas," tandas Sudikerta, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali, ditemui di Nusa Dua, Bali, Rabu (11/6/2014).

Dilanjutkan dia, pihaknya sudah melakukan langkah koordinasi dengan stakeholder, termasuk Desa Pekraman, aparat desa terbawah untuk diajak bersama-sama menjaga wilayahnya masing-masing. Jangan sampai, desa mereka dijadikan lokalisasi baru.

"Harapan kami, mereka bisa diberangus, untuk itu harus diperketat agar mereka tidak masuk ke Bali. Saya sudah minta aparat keamanan daerah dan Satpol PP memantapkan koordinasi," imbuhnya.

Langkah koordinasi dilakukan bekerjasama dengan desa pekraman maupun aparat kelurahan dalam menegakkan aturan kependudukan dan memeriksa secara jelas identitas para pendatang.

"Ya kalau mereka punya pekerjaan yang jelas, pasti kita dukung, tetapi jika sampai melanjutkan aktivitas sebagai pekerja seks, jelas kita larang, karena itu akan membawa dampak bagi keamanan dan nama Bali ke depan," demikian Sudikerta.