Normalisasi Kali Pesanggrahan Terancam Molor
Kamis, 05 Juni 2014 - 17:09 WIB
Normalisasi Kali Pesanggrahan Terancam Molor
A
A
A
JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi kali Pesanggrahan yang melintas di Jakarta Barat terancam gagal. Karena hingga kini dari 130 bidang lahan yang mau dibebaskan baru diselesaikan tujuh bidang.
Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemkot Jakbar, Asril Marzuki mengatakan, pihaknya belum dapat menargetkan kapan pembebasan lahan akan rampung.
Sebab, dari delapan kelurahan di Jakarta Barat yang akan terkena normalisasi baru lima kelurahan yang selesai di inventarisasi, yakni Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelapa Dua, Srengseng, Meruya Utara, Kebon Jeruk, dengan total 130 bidang tanah.
Sedangkan tiga kelurahan lainya seperti Sukabumi Selatan, Kedoya Selatan, dan Kedoya Utara masih dalam tahap inventarisasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Dari 130 bidang yang sudah di inventarisasi baru tujuh yang berkasnya sudah lengkap dan akan segera dibayarkan. Sementara lainya masih dalam penyelesaian berkas," kata Asril Marzuki saat dihubungi, Kamis (5/6/2014).
Asril menjelaskan, lambatnya pembebasan lahan yang dilakukan yakni lantaran banyaknya lahan warga yang status kepemilikannya tidak jelas, belum bersertifikat dan persetujuan ahli waris yang tidak lengkap.
Untuk itu, lanjut Asril pembebasan lahan di 130 bidang yang sudah terinventarisasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan lahan yang berkasnya sudah lengkap.
"Kami mematok harga sesuai NJOP yang berkisar antara Rp 1,7-2,5 Juta," ungkapnya.
Berdasarkan sosialisasi, lanjut Asril, sejumlah warga rata-rata setuju dengan ganti rugi yang disesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai Rp 1,7-2,5 Juta tersebut. Namun, saat diminta kelengkapan suratnya, banyak yang belum lengkap.
"Kami usahakan secepatnya pembebasan rampung agar normalisasi berjalan dengan cepat," ungkapnya.
Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemkot Jakbar, Asril Marzuki mengatakan, pihaknya belum dapat menargetkan kapan pembebasan lahan akan rampung.
Sebab, dari delapan kelurahan di Jakarta Barat yang akan terkena normalisasi baru lima kelurahan yang selesai di inventarisasi, yakni Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelapa Dua, Srengseng, Meruya Utara, Kebon Jeruk, dengan total 130 bidang tanah.
Sedangkan tiga kelurahan lainya seperti Sukabumi Selatan, Kedoya Selatan, dan Kedoya Utara masih dalam tahap inventarisasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Dari 130 bidang yang sudah di inventarisasi baru tujuh yang berkasnya sudah lengkap dan akan segera dibayarkan. Sementara lainya masih dalam penyelesaian berkas," kata Asril Marzuki saat dihubungi, Kamis (5/6/2014).
Asril menjelaskan, lambatnya pembebasan lahan yang dilakukan yakni lantaran banyaknya lahan warga yang status kepemilikannya tidak jelas, belum bersertifikat dan persetujuan ahli waris yang tidak lengkap.
Untuk itu, lanjut Asril pembebasan lahan di 130 bidang yang sudah terinventarisasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan lahan yang berkasnya sudah lengkap.
"Kami mematok harga sesuai NJOP yang berkisar antara Rp 1,7-2,5 Juta," ungkapnya.
Berdasarkan sosialisasi, lanjut Asril, sejumlah warga rata-rata setuju dengan ganti rugi yang disesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai Rp 1,7-2,5 Juta tersebut. Namun, saat diminta kelengkapan suratnya, banyak yang belum lengkap.
"Kami usahakan secepatnya pembebasan rampung agar normalisasi berjalan dengan cepat," ungkapnya.
(ysw)
