KPK Izinkan Pemprov DKI Cairkan Dana KJP
Kamis, 22 Mei 2014 - 17:11 WIB
KPK Izinkan Pemprov DKI Cairkan Dana KJP
A
A
A
JAKARTA - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga kini belum dapat dipastikan kapan akan dicairkan. Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui anggaran dana hibah itu untuk dicairkan.
Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi mengatakan, setelah berkoordinasi dari pihak terkait, pihaknya menyetujui pencairan tersebut dilakukan lantaran dana itu tidak bermuatan politis. Terlebih dana itu digunakan untuk hajat hidup orang banyak.
"Kami tidak melarang pencairan dana bansos (bantuan sosial) dan hibah untuk hal yang semestinya," kata Johan kepada wartawan di jakarta, Kamis (22/5/2014).
Johan mengakui telah mendengar surat imbauan untuk dana bansos dan dana hibah agar tidak digunakan selama proses pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemiliham presiden (pilpres). Namun, pihaknya tidak melarang untuk menggunakan dana bansos dan dana hibah untuk kegiatan yang terpercaya.
"Intinya KPK memperbolehkan pencairan dana KJP," ungkapnya.
Sekadar diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali sewot dengan kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti. Karena hingga kini dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kampung deret belum juga dicairkan.
"Makanya saya bilang Ibu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu menafsirkan (kebijakan) seenak jidatnya," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakara.
Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi mengatakan, setelah berkoordinasi dari pihak terkait, pihaknya menyetujui pencairan tersebut dilakukan lantaran dana itu tidak bermuatan politis. Terlebih dana itu digunakan untuk hajat hidup orang banyak.
"Kami tidak melarang pencairan dana bansos (bantuan sosial) dan hibah untuk hal yang semestinya," kata Johan kepada wartawan di jakarta, Kamis (22/5/2014).
Johan mengakui telah mendengar surat imbauan untuk dana bansos dan dana hibah agar tidak digunakan selama proses pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemiliham presiden (pilpres). Namun, pihaknya tidak melarang untuk menggunakan dana bansos dan dana hibah untuk kegiatan yang terpercaya.
"Intinya KPK memperbolehkan pencairan dana KJP," ungkapnya.
Sekadar diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali sewot dengan kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti. Karena hingga kini dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kampung deret belum juga dicairkan.
"Makanya saya bilang Ibu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu menafsirkan (kebijakan) seenak jidatnya," kata pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota Jakara.
(mhd)
