Uang saku bagi PSK Dolly dinilai tidak tepat
Senin, 12 Mei 2014 - 16:24 WIB
Uang saku bagi PSK Dolly dinilai tidak tepat
A
A
A
Sindonews.com - Upaya Pemkot Surabaya memberikan saku kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Dolly sebesar Rp5 juta dinilai sebagai solusi yang keliru.
Karena, setelah Dolly ditutup penghuninya akan kehilangan mata pencaharian. Sedangkan dengan uang saku sebesar Rp5 jutaan itu belum tentu bisa bertahan hidup.
Pakar Kominikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo mengatakan, tak heran saat ini muncul beragam penolakkan dari kalangan masyarakat atas upaya Pemkot untuk menutup lokalisasi tersebut.
Menurutnya, komunikasi antara Pemkot dengan sejumlah elemen di sekitar lokalisasi Dolly kurang baik.
Seharusnya, sejak awal Pemkot memberikan penjelasan secara menyeluruh ke warga, tentang apa saja alasan penutupan dan bagaimana penanganan warga yang terdampak.
"Mereka menolak karena motif ekonomi. Mereka khawatir tidak dapat penghasilan setelah lokalisasi ini tutup," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unair, Senin (12/5/2014).
Dalam kasus ini, Pemkot harus menyelesaikan dengan cara win-win solution. Artinya, tidak ada yang dirugikan.
Menurut Suko, upaya Pemkot untuk menutup Dolly adalah dalam rangka menegakkan peraturan daerah (Perda). Namun dalam menegakkan itu jangan sampai masyarakat menjadi korban.
Terkait pesangon sebesar Rp5 juta itu, Suko menganggap adalah solusi yang keliru. Uang tersebut tentunya akan habis dalam waktu yang sebentar.
Meski ada beberapa yang sudah dibekali dengan keterampilan tapi belum tentu dengan keterampilan itu mampu mendapatkan penghasilan.
"Seharusnya, tidak hanya uang saku dan pemberian ketrampilan, pemkot juga harus siap menanggung atau memberi bantuan keuangan pada orang-orang yang terdampak atas penutupan lokalisasi ini. Pemberian bantuan ini harus dilakukan terus menerus sampai orang yang bersangkutan bisa mandiri dan bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Soal berapa rupiah yang harus diberikan tiap bulan, itu teknis saja," paparya.
Suko mencontohkan, di negara manapun termasuk Amerika Serikat (AS), program pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dengan dana yang cukup besar.
Mengaca pada penutupan Dolly, jika para PSK dan Mucikari belum bisa mandiri maka program tersebut harus diperpanjang.
"Justru kesan yang sekarang muncul, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, lebih sibuk mencari pencitraan. Caranya dengan mencoba mendapat penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Jangan hanya karena award (penghargaan) rakyat menjadi korban. Ingat, pemerintah harus mampu menjamin kelangsungan hidup warga, termasuk Dolly," pungkasnya.
Karena, setelah Dolly ditutup penghuninya akan kehilangan mata pencaharian. Sedangkan dengan uang saku sebesar Rp5 jutaan itu belum tentu bisa bertahan hidup.
Pakar Kominikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo mengatakan, tak heran saat ini muncul beragam penolakkan dari kalangan masyarakat atas upaya Pemkot untuk menutup lokalisasi tersebut.
Menurutnya, komunikasi antara Pemkot dengan sejumlah elemen di sekitar lokalisasi Dolly kurang baik.
Seharusnya, sejak awal Pemkot memberikan penjelasan secara menyeluruh ke warga, tentang apa saja alasan penutupan dan bagaimana penanganan warga yang terdampak.
"Mereka menolak karena motif ekonomi. Mereka khawatir tidak dapat penghasilan setelah lokalisasi ini tutup," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unair, Senin (12/5/2014).
Dalam kasus ini, Pemkot harus menyelesaikan dengan cara win-win solution. Artinya, tidak ada yang dirugikan.
Menurut Suko, upaya Pemkot untuk menutup Dolly adalah dalam rangka menegakkan peraturan daerah (Perda). Namun dalam menegakkan itu jangan sampai masyarakat menjadi korban.
Terkait pesangon sebesar Rp5 juta itu, Suko menganggap adalah solusi yang keliru. Uang tersebut tentunya akan habis dalam waktu yang sebentar.
Meski ada beberapa yang sudah dibekali dengan keterampilan tapi belum tentu dengan keterampilan itu mampu mendapatkan penghasilan.
"Seharusnya, tidak hanya uang saku dan pemberian ketrampilan, pemkot juga harus siap menanggung atau memberi bantuan keuangan pada orang-orang yang terdampak atas penutupan lokalisasi ini. Pemberian bantuan ini harus dilakukan terus menerus sampai orang yang bersangkutan bisa mandiri dan bisa hidup tanpa bantuan pemerintah. Soal berapa rupiah yang harus diberikan tiap bulan, itu teknis saja," paparya.
Suko mencontohkan, di negara manapun termasuk Amerika Serikat (AS), program pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dengan dana yang cukup besar.
Mengaca pada penutupan Dolly, jika para PSK dan Mucikari belum bisa mandiri maka program tersebut harus diperpanjang.
"Justru kesan yang sekarang muncul, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, lebih sibuk mencari pencitraan. Caranya dengan mencoba mendapat penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Jangan hanya karena award (penghargaan) rakyat menjadi korban. Ingat, pemerintah harus mampu menjamin kelangsungan hidup warga, termasuk Dolly," pungkasnya.
(sms)
