Dilarang mendaki dan berkemah di Gunung Slamet
Rabu, 30 April 2014 - 13:03 WIB
Dilarang mendaki dan berkemah di Gunung Slamet
A
A
A
Sindonews.com - Kepala BNPB Syamsul Maarif meminta, radius empat kilometer dari puncak kawah Gunung Slamet harus dikosongkan, tidak boleh ada kegiatan. Para pendaki yang berencana mendaki juga diminta untuk tidak naik.
"Rekomendasi daerah yang harus dikosongkan, dinaikkan menjadi radius empat km dari puncak kawah. Dilarang melakukan pendakian, berkemah atau melakukan wisata hingga berada di dalam radius empat km," katanya, melalui surat elektronik, Rabu (30/4/2014).
Ditambahkan dia, setelah menerima laporan dari Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tentang status Gunung Slamet, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
"BNPB segera melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD lima kabupaten yang berada di sekitar Gunung Slamet, yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga," terangnya.
Dia melanjutkan, rencana kontinjensi agar segera disempurnakan, disosialisasikan, dan dilatihkan kepada masyarakat. Semua potensi sumber daya di daerah diminta agar didata dan dihitung sesuai dengan kebutuhannya.
"Rekomendasi daerah yang harus dikosongkan, dinaikkan menjadi radius empat km dari puncak kawah. Dilarang melakukan pendakian, berkemah atau melakukan wisata hingga berada di dalam radius empat km," katanya, melalui surat elektronik, Rabu (30/4/2014).
Ditambahkan dia, setelah menerima laporan dari Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tentang status Gunung Slamet, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
"BNPB segera melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD lima kabupaten yang berada di sekitar Gunung Slamet, yaitu Kabupaten Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga," terangnya.
Dia melanjutkan, rencana kontinjensi agar segera disempurnakan, disosialisasikan, dan dilatihkan kepada masyarakat. Semua potensi sumber daya di daerah diminta agar didata dan dihitung sesuai dengan kebutuhannya.
(san)
