Hati-hati PSK Dolly pindah ke Batu
Kamis, 24 April 2014 - 16:32 WIB
Hati-hati PSK Dolly pindah ke Batu
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batu Sirojuddin berharap, penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya tidak berimbas ke Kota Batu.
Dia mendengar desas-desus di masyarakat, saat Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim menutup lokalisasi Dolly. Maka penghuninya akan pindah ke Kota Batu.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat. Agar di Kota Batu tidak dijadikan rumah kedua bagi saudara kita yang baru saja keluar dari gang Dolly," ungkap Sirojuddin.
Ketua PCNU, Kota Batu ini menambahkan, sebagai kota tujuan wisata. Sangat mungkin, wanita penghibur tamatan dari gang Dolly pindah ke Kota Batu.
Sehingga semua lapisan masyarakat diajak kompak untuk menolak kehadiran mantan penghuni gang Dolly.
"Kalau datang ke Batu ingin membuka usaha baru ya silahkan saja. Tapi jangan sampai membuka usaha kemaksiatan di Kota Batu," urainya.
Kalaupun nanti ada PSK dari gang Dolly ada yang tinggal di Kota Batu. Maka pemerintah harus segera bertindak. Harus mengucurkan modal kepada mereka agar bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha baru.
Menurut Gus Siroj, secara prinsip dirinya mendukung usaha Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim segera menutup lokalisasi Dolly.
Selanjutnya pemerintah harus memberdayakan mereka agar membuka usaha baru di kampung halamannya.
"Memang perlu kerja sama dari semua pihak. Agar di kota ini tidak menjadi transit PSK dari Dolly. Pemilik villa dan home stay harus mendukung usaha pemerintah. Agar tempatnya tidak dijadikan sebagai persinggahan mantan PSK Dolly," beber dia.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Tujuannya supaya di Kota Batu tidak dijadikan tujuan perpindahan mantan PSK Dolly.
"Tahun 2005-2006 Pemkot Batu sudah berhasil menutup lokalisasi Gangsiran di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Kami tidak ingin masalah sosial itu terulang lagi di Kota Batu. Sehingga kami akan mengumpulkan paguyupan villa, home stay dan PHRI. Tujuannya supaya mereka selektif dalam menerima tamu. Upaya ini sebagai tindakan preventif dari pemerintah," tandas dia.
Dia mendengar desas-desus di masyarakat, saat Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim menutup lokalisasi Dolly. Maka penghuninya akan pindah ke Kota Batu.
"Kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat. Agar di Kota Batu tidak dijadikan rumah kedua bagi saudara kita yang baru saja keluar dari gang Dolly," ungkap Sirojuddin.
Ketua PCNU, Kota Batu ini menambahkan, sebagai kota tujuan wisata. Sangat mungkin, wanita penghibur tamatan dari gang Dolly pindah ke Kota Batu.
Sehingga semua lapisan masyarakat diajak kompak untuk menolak kehadiran mantan penghuni gang Dolly.
"Kalau datang ke Batu ingin membuka usaha baru ya silahkan saja. Tapi jangan sampai membuka usaha kemaksiatan di Kota Batu," urainya.
Kalaupun nanti ada PSK dari gang Dolly ada yang tinggal di Kota Batu. Maka pemerintah harus segera bertindak. Harus mengucurkan modal kepada mereka agar bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha baru.
Menurut Gus Siroj, secara prinsip dirinya mendukung usaha Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim segera menutup lokalisasi Dolly.
Selanjutnya pemerintah harus memberdayakan mereka agar membuka usaha baru di kampung halamannya.
"Memang perlu kerja sama dari semua pihak. Agar di kota ini tidak menjadi transit PSK dari Dolly. Pemilik villa dan home stay harus mendukung usaha pemerintah. Agar tempatnya tidak dijadikan sebagai persinggahan mantan PSK Dolly," beber dia.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Tujuannya supaya di Kota Batu tidak dijadikan tujuan perpindahan mantan PSK Dolly.
"Tahun 2005-2006 Pemkot Batu sudah berhasil menutup lokalisasi Gangsiran di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo. Kami tidak ingin masalah sosial itu terulang lagi di Kota Batu. Sehingga kami akan mengumpulkan paguyupan villa, home stay dan PHRI. Tujuannya supaya mereka selektif dalam menerima tamu. Upaya ini sebagai tindakan preventif dari pemerintah," tandas dia.
(sms)
