Pedagang Pasar Turi akan mengadu ke SBY
Kamis, 24 April 2014 - 15:05 WIB
Pedagang Pasar Turi akan mengadu ke SBY
A
A
A
Sindonews.com - Para pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Kelompok Pedagang (kompag) Pasar Turi, berencana berangkat ke Jakarta. Mereka hendak menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), guna menyampaikan masalah tersebut.
Tak hanya itu, mereka juga berencana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengadukan dugaan korupsi di pasar itu.
Ketua Kompag Pasar Turi Syukur mengatakan, selain ke Presiden dan KPK, pihaknya juga akan mengadukan masalah pembangunan Pasar Turi ini ke DPR RI. Tidak hanya itu, dia juga berencana meminta hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit teknis dan manajemen yang tidak sesuai dengan kualifikasi.
Hasil audit ini yang akan menentukan, apakah ada unsur korupsi dalam pembangunan pasar ini. “Saat pembelian, kami juga kena pajak 10 persen. Nah, setelah pajak kami bayar, kami tidak menerima faktur, tanda bukti pembayaran pajak, tapi hanya kwitansi biasa,” katanya, Kamis (24/4/2014).
Sebagai bahan laporan, dia akan melampirkan keterangan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, cenderung dirugikan dalam pengelolaan Pasar Turi.
Dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor, pemkot hanya mendapai keuntungan sekitar Rp30 miliar selama 25 tahun. Angka ini, menurutnya tergolong cukup rendah. Dia menilai, pemkot terkesan diam dan tidak bertindak.
Sejauh ini, pemkot hanya memberikan sanksi kepada investor. Itupun sanksinya tidak diketahui pedagang. “Saya maklum kalau pemkot cenderung diam. Karena diduga adanya intervensi dari oknum pejabat pemkot. Ada pejabat pemkot yang memiliki saham di kontraktor yang menggarap Pasar Turi,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengaku prihatin dengan nasib pedagang di Pasar Turi. Sebab, investor Pasar Turi tak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai deadline, pada 10 April 2014. Sehingga, pedagang terlantar selama tujuh tahun.
“Kami akan memanggil pemkot dan investor untuk melakukan hearing. Kami ingin tahu apa penyebab pembangunan Pasar Turi tak selesai sesuai batas waktu seperti itu,” tuturnya.
Diketahui, Pasar Turi dikerjakan oleh PT Gala Mega Investment JO (Join Operation). JO ini terdiri atas tiga pengembang. Diantaranya, PT Gala Bumi Perkasa, PT Lucida Sejahtera, dan PT Central Asia Investment.
Pembangunan Pasar Turi pasca kebakaran hebat beberapa tahun lalu ini menelan investasi sekitar Rp1 triliun. Rencananya, Pasar Turi memiliki area parkir berkapasitas 4.000 unit sepeda motor dan 2.000 mobil. Fasilitas lain berupa pusat makanan yang berkapasitas 2.000 pengunjung.
Tak hanya itu, mereka juga berencana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengadukan dugaan korupsi di pasar itu.
Ketua Kompag Pasar Turi Syukur mengatakan, selain ke Presiden dan KPK, pihaknya juga akan mengadukan masalah pembangunan Pasar Turi ini ke DPR RI. Tidak hanya itu, dia juga berencana meminta hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit teknis dan manajemen yang tidak sesuai dengan kualifikasi.
Hasil audit ini yang akan menentukan, apakah ada unsur korupsi dalam pembangunan pasar ini. “Saat pembelian, kami juga kena pajak 10 persen. Nah, setelah pajak kami bayar, kami tidak menerima faktur, tanda bukti pembayaran pajak, tapi hanya kwitansi biasa,” katanya, Kamis (24/4/2014).
Sebagai bahan laporan, dia akan melampirkan keterangan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, cenderung dirugikan dalam pengelolaan Pasar Turi.
Dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor, pemkot hanya mendapai keuntungan sekitar Rp30 miliar selama 25 tahun. Angka ini, menurutnya tergolong cukup rendah. Dia menilai, pemkot terkesan diam dan tidak bertindak.
Sejauh ini, pemkot hanya memberikan sanksi kepada investor. Itupun sanksinya tidak diketahui pedagang. “Saya maklum kalau pemkot cenderung diam. Karena diduga adanya intervensi dari oknum pejabat pemkot. Ada pejabat pemkot yang memiliki saham di kontraktor yang menggarap Pasar Turi,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono mengaku prihatin dengan nasib pedagang di Pasar Turi. Sebab, investor Pasar Turi tak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai deadline, pada 10 April 2014. Sehingga, pedagang terlantar selama tujuh tahun.
“Kami akan memanggil pemkot dan investor untuk melakukan hearing. Kami ingin tahu apa penyebab pembangunan Pasar Turi tak selesai sesuai batas waktu seperti itu,” tuturnya.
Diketahui, Pasar Turi dikerjakan oleh PT Gala Mega Investment JO (Join Operation). JO ini terdiri atas tiga pengembang. Diantaranya, PT Gala Bumi Perkasa, PT Lucida Sejahtera, dan PT Central Asia Investment.
Pembangunan Pasar Turi pasca kebakaran hebat beberapa tahun lalu ini menelan investasi sekitar Rp1 triliun. Rencananya, Pasar Turi memiliki area parkir berkapasitas 4.000 unit sepeda motor dan 2.000 mobil. Fasilitas lain berupa pusat makanan yang berkapasitas 2.000 pengunjung.
(san)
