BPK audit penyaluran dana bansos Kabupaten Bogor 2013

Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai mengaudit penyaluran dana bansos di Kabupaten Bogor tahun 2013 yang diduga sarat masalah.

Hal ini dilakukan setelah BPK RI diminta mengaudit investigasi penyaluran dana bansos di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2013 karena diduga terjadi penyelewengan terhadap dana tersebut.

"Ya benar beberapa hari belakangan ini BPK memang melakukan audit keuangan di Kabupaten Bogor, " kata Wakil Ketua BPK Hasan Basri kepada Sindonews, Kamis 17 April 2014 melalui sambungan telepon.

Menurut Hasan Basri, audit yang dilakukan tersebut juga dilakukan di daerah lainnya terkait laporan tahun 2013. Dia berharap hasil audit tersebut nantinya berguna bagi lembaga lainnya.

Juru Bicara Bupati Bogor Erwin juga membenarkan adanya audit BPK tersebut. "Ya memang ada tim BPK pusat dan BPK perwakilan Jawa Barat yang datang ke Kabupaten Bogor beberapa hari ini, " ungkap Erwin kepada Sindonews.

Terpisah, mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman mengapresiasi audit yang dilakukan BPK. Menurut dia BPK merespon apa yang menjadi keinginan publik untuk mengaudit penyaluran dana bansos 2013.

Karena menurut Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor ini, penyaluran dana bansos banyak sekali ditemukan penyelewengan.

Diantaranya banyak penerimanya yang fiktif dan penerimaan ganda. Selain itu juga ditemukan pemotongan terhadap penyaluran dana tersebut.

"Ini tentunya harus menjadi apresiasi bagi penegak hukum untuk serius menyelidikinya, " ujar Karfat sapaan akrab Politisi senior PDI P ini.

Sementara itu penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Cibinong terhadap kasus penyelewengan dana bansos tahun 2013 terkesan berjalan ditempat.

Hal ini diperlihatkan Seksi Intelijen yang menangani kasus tersebut, bahkan Kasi Intelijen Kejari Cibinong Wawan Gunawan mengaku baru mendapat laporan terkait dugaan penyelewengan dana bansos 2013 di Kabupaten Bogor.

"Saya baru terima laporan soal dugaan penyelewengan dana bansos untuk sejumlah pesantren dan majelis taklim di Kabupaten Bogor. Jadi datanya baru kita kumpulkan dan dalami, " kata Wawan Selasa, 15 April 2014 lalu.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan mantan Kasi Intelijen sebelumnya Bayu Adi Nugroho.

Bayu yang menjadi ketua tim penyelidik saat itu mengaku telah mengantongi bukti dan siap memeriksa pejabat di Pemkab Bogor yang terlibat dalam penyelewengan dana bansos tersebut.

Bahkan Kajari Cibinong Mia Aminati sebelumnya juga telah sesumbar untuk memeriksa Bupati Bogor Rachmat Yasin jika memang diperlukan untuk proses penyelidikan kasus tersebut.