Warga Labuang usir Lurah Pasangkayu
Senin, 14 April 2014 - 16:52 WIB
Warga Labuang usir Lurah Pasangkayu
A
A
A
Sindonews.com -Puluhan warga Labuang mengusir Lurah Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Tanwir Miliansah, karena menjadi pengawal penambang pasir ilegal.
Emosi warga itu dipicu oleh pengerukan pantai yang dilakukan beberapa penambang pasir.
Salah seorang warga Adding Marulu mengatakan, pengerukan dilakukan di wilayah padat penduduk. Pasir itu ditambang dengan menggunakan alat berat dan dikawal oleh Tanwir.
"Labuang sudah lama kena abrasi. Bukannya ditanggul malah dikeruk. Yang kami sangat sesalkan, pengerukan dikawal Lurah Pasangkayu," katanya, Senin (14/4/2014).
Menurut Adding jika pengerukan dibiarkan, akan mengancam rumah penduduk. Apalagi beberapa diantaranya sudah ada yang rusak akibat abrasi.
Ketegangan yang terjadi berujung pada pengusiran Tanwir. Warga ramai-ramai memintanya meninggalkan tempat bersama alat beratnya.
Tanwir saat dikonfirmasi, mengaku, penambangan tersebut untuk kebutuhan penimbunan alun-alun dalam rangka menyambut Expo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mendatang dan telah diketahui Bupati Matra.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab Matra.
Emosi warga itu dipicu oleh pengerukan pantai yang dilakukan beberapa penambang pasir.
Salah seorang warga Adding Marulu mengatakan, pengerukan dilakukan di wilayah padat penduduk. Pasir itu ditambang dengan menggunakan alat berat dan dikawal oleh Tanwir.
"Labuang sudah lama kena abrasi. Bukannya ditanggul malah dikeruk. Yang kami sangat sesalkan, pengerukan dikawal Lurah Pasangkayu," katanya, Senin (14/4/2014).
Menurut Adding jika pengerukan dibiarkan, akan mengancam rumah penduduk. Apalagi beberapa diantaranya sudah ada yang rusak akibat abrasi.
Ketegangan yang terjadi berujung pada pengusiran Tanwir. Warga ramai-ramai memintanya meninggalkan tempat bersama alat beratnya.
Tanwir saat dikonfirmasi, mengaku, penambangan tersebut untuk kebutuhan penimbunan alun-alun dalam rangka menyambut Expo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mendatang dan telah diketahui Bupati Matra.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab Matra.
(sms)
