DPRD sayangkan siswa borju ikut nikmati KJP
Kamis, 03 April 2014 - 04:29 WIB
DPRD sayangkan siswa borju ikut nikmati KJP
A
A
A
Sindonews.com - Temuan ICW terkait penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ternyata sama dengan temuan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Tak sedikit siswa dari keluarga mampu ikut kecipratan dana KJP.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengatakan, adanya warga mampu ikut mendapatkan dana KJP diketahui dari laporan warga yang ditemui langsung olehnya.
"Masyarakat bawah (orangtua murid) yang kita datangi mengaku bahwa banyak penerima KJP bukan berasal dari orang yang tidak mampu," katanya saat dihubungi Sindonews, Rabu 2 April 2014.
Untuk meminimalisir kesalahan serupa, lanjutnya, harusnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jangan mengandalkan laporan anak buahnya tanpa melakukan pengawasan.
"Dinas Pendidikan harus terjun ke bawah langsung melihat dari penyaluran KJP ini," ujarnya.
Agar kesalahan serupa tidak terulang, Dinas Pendidikan DKI Jakarta disarankan melibatkan RT dan RW setempat yang lebih mengetahui kondisi warganya.
"Jadi libatkanlah RT dan RW untuk pendataan keluarga tidak mampu yang seharusnya mendapatkan KJP," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen KJP tidak tepat sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 27 tahun 2013 tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
Baca juga:
KJP gagal akibat tak 'dipelototi' Jokowi-Ahok
Anggaran KJP Rp492 miliar salah sasaran
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengatakan, adanya warga mampu ikut mendapatkan dana KJP diketahui dari laporan warga yang ditemui langsung olehnya.
"Masyarakat bawah (orangtua murid) yang kita datangi mengaku bahwa banyak penerima KJP bukan berasal dari orang yang tidak mampu," katanya saat dihubungi Sindonews, Rabu 2 April 2014.
Untuk meminimalisir kesalahan serupa, lanjutnya, harusnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jangan mengandalkan laporan anak buahnya tanpa melakukan pengawasan.
"Dinas Pendidikan harus terjun ke bawah langsung melihat dari penyaluran KJP ini," ujarnya.
Agar kesalahan serupa tidak terulang, Dinas Pendidikan DKI Jakarta disarankan melibatkan RT dan RW setempat yang lebih mengetahui kondisi warganya.
"Jadi libatkanlah RT dan RW untuk pendataan keluarga tidak mampu yang seharusnya mendapatkan KJP," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen KJP tidak tepat sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 27 tahun 2013 tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
Baca juga:
KJP gagal akibat tak 'dipelototi' Jokowi-Ahok
Anggaran KJP Rp492 miliar salah sasaran
(ysw)
