Pengawasan kurang, pungli meraja lela
Rabu, 02 April 2014 - 08:42 WIB
Pengawasan kurang, pungli meraja lela
A
A
A
Sindonews.com - Pungutan liar (pungli) akan terus terjadi pada pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, pengawasan dalam implementasi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lemah.
"Pungli masih meraja lela karena penerapan e-government belum digeber," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung kepada SINDO, Selasa 1 Maret 2014.
Tidak hanya pengawasan pada program unggulan tersebut yang harus menggunakan sistem Information and Communication Technology (ICT), tapi di semua line. Agar penyelewenang di setiap line bisa terkontrol dengan baik.
"Penyiapan data di kelurahan masih manual. Mestinya sudah menggunakan teknologi ICT, agar penyalah gunaan otoritas dapat diminimalisasi," katanya.
Maka itu, kata dia, perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan berhenti di tengah jalan. Harus ada pengewasan yang ketat, karena setiap subsidi itu rawan dikorupsi.
"Artinya, pemprov jangan berhenti mereformasi birokrasi agar rakyat secepatnya memperoleh hak haknya. Karena semua subsidi itu rawan dimanipulasi,"
Sebelumnya, pungli menjadi salah satu kendala dalam proses penyaluran dana program unggulan Jokowi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, pihak sekolah terkadang memotong 'jatah' siswa penerima KJS Rp50 ribu.
Berdasarkan temuan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), ada dua sekolah dasar (SD) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, yang terbukti memotong dana bantuan KJP tersebut. Dua sekolah itu, kata dia, dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas dan SD Dian Harapan.
"Ada wali murid yang hanya terima Rp500 ribu. Ada juga yang seharusnya menerima dana pada bulan Desember, tapi belum terima juga hingga saat ini," kata Eni di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 31 Maret 2014.
Baca:
Ada pungli dalam program unggulan Jokowi
"Pungli masih meraja lela karena penerapan e-government belum digeber," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung kepada SINDO, Selasa 1 Maret 2014.
Tidak hanya pengawasan pada program unggulan tersebut yang harus menggunakan sistem Information and Communication Technology (ICT), tapi di semua line. Agar penyelewenang di setiap line bisa terkontrol dengan baik.
"Penyiapan data di kelurahan masih manual. Mestinya sudah menggunakan teknologi ICT, agar penyalah gunaan otoritas dapat diminimalisasi," katanya.
Maka itu, kata dia, perubahan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jangan berhenti di tengah jalan. Harus ada pengewasan yang ketat, karena setiap subsidi itu rawan dikorupsi.
"Artinya, pemprov jangan berhenti mereformasi birokrasi agar rakyat secepatnya memperoleh hak haknya. Karena semua subsidi itu rawan dimanipulasi,"
Sebelumnya, pungli menjadi salah satu kendala dalam proses penyaluran dana program unggulan Jokowi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, pihak sekolah terkadang memotong 'jatah' siswa penerima KJS Rp50 ribu.
Berdasarkan temuan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), ada dua sekolah dasar (SD) di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, yang terbukti memotong dana bantuan KJP tersebut. Dua sekolah itu, kata dia, dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas dan SD Dian Harapan.
"Ada wali murid yang hanya terima Rp500 ribu. Ada juga yang seharusnya menerima dana pada bulan Desember, tapi belum terima juga hingga saat ini," kata Eni di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin 31 Maret 2014.
Baca:
Ada pungli dalam program unggulan Jokowi
(mhd)
