KJP gagal akibat tak 'dipelototi' Jokowi-Ahok
Selasa, 01 April 2014 - 16:21 WIB
KJP gagal akibat tak 'dipelototi' Jokowi-Ahok
A
A
A
Sindonews.com - Kegagalam program unggulan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama akibat pengawasan yang lemah. Karena, Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan proyek yang bisa disalahgunakan oleh pihak terkait.
"KJP itu kan proyek. Kalau proyek yah harus diawasi, harus dipelototi, yang dipelototi saja masih kecolongan. Apalagi yang enggak dipelototi?" kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Dia menilai, KJP merupakan proyak yang digagas Jokowi secara buru-buru. Maka itu, kata dia, proyek tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.
"Ini kan proyek terburu-buru untuk menepati janji kampanyenya. Tapi mana, enggak berhasil kan? Sistem yang dibangun untuk proyek ini tidak baik," pungkasnya.
Dia juga menuturkan, riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) akibat adanya kebocoran. Itu juga akibat pengawasan yang lemah dari Jokowi-Ahok.
"Ini kebocoran masalah finansial. Karena proyek itu merupakan anggaran sisa dari gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo)," tambahnya.
Sebelumnya, ICW menemukan 19,4 persen KJP tidak tepat sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 27 tahun 2013 tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
Baca:
Ahok akui program KJP bermasalah
"KJP itu kan proyek. Kalau proyek yah harus diawasi, harus dipelototi, yang dipelototi saja masih kecolongan. Apalagi yang enggak dipelototi?" kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Dia menilai, KJP merupakan proyak yang digagas Jokowi secara buru-buru. Maka itu, kata dia, proyek tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.
"Ini kan proyek terburu-buru untuk menepati janji kampanyenya. Tapi mana, enggak berhasil kan? Sistem yang dibangun untuk proyek ini tidak baik," pungkasnya.
Dia juga menuturkan, riset yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) akibat adanya kebocoran. Itu juga akibat pengawasan yang lemah dari Jokowi-Ahok.
"Ini kebocoran masalah finansial. Karena proyek itu merupakan anggaran sisa dari gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo)," tambahnya.
Sebelumnya, ICW menemukan 19,4 persen KJP tidak tepat sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 27 tahun 2013 tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
Baca:
Ahok akui program KJP bermasalah
(mhd)
