Rencana pembagian kartu nelayan di Jateng molor
Kamis, 27 Maret 2014 - 06:26 WIB
Rencana pembagian kartu nelayan di Jateng molor
A
A
A
Sindonews.com - Rencana peluncuran kartu bahan bakar (BBM) nelayan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali molor. Program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sedianya akan diluncurkan Maret ini, kembali ditunda.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Lalu Muhammad Syafriadi, mengatakan kartu BBM untuk nelayan itu baru akan diuji coba awal Mei. "Pak Gub (Gubernur) mau uji coba awal Mei," katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Namun demikian, belum didapat kepastian tanggal berapa kapan uji coba itu akan dilakukan. Juga termasuk di mana akan dilakukan uji cobanya. "Tanggal dan tempat menyusul," lanjutnya.
Terdapat 158.000 nelayan yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Awalnya, kartu BBM itu sesuai yang dilansir Lalu pada Selasa (25/2), akan diluncurkan di Kabupaten Demak dan Rembang pada Maret. Kartu BBM itu dimaksudkan agar para nelayan di Jawa Tengah mendapat kemudahan mendapatkan solar subsidi.
Pada kartu BBM tersebut terdapat berbagai macam data. Mulai dari identitas nelayan, ukuran kapal, kapasitas mesin, hingga alat tangkap yang digunakan. Ukuran kapal dan kapasitas mesin berguna untuk mengetahui jumlah solar bersubsidi yang diperlukan dalam sekali melaut. Kartu BBM itu terintegrasi dengan puluhan stasiun pengisian bahan bakar di Jawa Tengah.
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, nelayan berhak mendapatkan solar subsidi maksimal 25 kiloliter per bulan. Selain PT Pertamina, PT Aneka Kimia Raya juga ditunjuk sebagai sebagai penyalur resmi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, A. Fikri Faqih, mengatakan program ini harus direalisasikan, karena selain menyangkut kemudahan bagi nelayan juga merupakan janji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kampanye calon gubernur dulu.
"Ini kan janji kampanye (Ganjar). Kalau saya sejak awal memang sudah pesimis, ini merupakan pekerjaan besar dengan berbagai problem," kata Fikri dikonfirmasi terpisah.
Problem yang dihadapi, kata Fikri, adalah data - data primer Pemprov Jateng tentang kependudukan masih belum beres. Itu bisa menyebabkan penyaluran kartu tidak tepat sasaran. "Sebagai sebuah janji, harus segera direalisasikan. Saya rasa permasahalan ada di data," tandasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Lalu Muhammad Syafriadi, mengatakan kartu BBM untuk nelayan itu baru akan diuji coba awal Mei. "Pak Gub (Gubernur) mau uji coba awal Mei," katanya saat dikonfirmasi, kemarin.
Namun demikian, belum didapat kepastian tanggal berapa kapan uji coba itu akan dilakukan. Juga termasuk di mana akan dilakukan uji cobanya. "Tanggal dan tempat menyusul," lanjutnya.
Terdapat 158.000 nelayan yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan. Awalnya, kartu BBM itu sesuai yang dilansir Lalu pada Selasa (25/2), akan diluncurkan di Kabupaten Demak dan Rembang pada Maret. Kartu BBM itu dimaksudkan agar para nelayan di Jawa Tengah mendapat kemudahan mendapatkan solar subsidi.
Pada kartu BBM tersebut terdapat berbagai macam data. Mulai dari identitas nelayan, ukuran kapal, kapasitas mesin, hingga alat tangkap yang digunakan. Ukuran kapal dan kapasitas mesin berguna untuk mengetahui jumlah solar bersubsidi yang diperlukan dalam sekali melaut. Kartu BBM itu terintegrasi dengan puluhan stasiun pengisian bahan bakar di Jawa Tengah.
Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, nelayan berhak mendapatkan solar subsidi maksimal 25 kiloliter per bulan. Selain PT Pertamina, PT Aneka Kimia Raya juga ditunjuk sebagai sebagai penyalur resmi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, A. Fikri Faqih, mengatakan program ini harus direalisasikan, karena selain menyangkut kemudahan bagi nelayan juga merupakan janji Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat kampanye calon gubernur dulu.
"Ini kan janji kampanye (Ganjar). Kalau saya sejak awal memang sudah pesimis, ini merupakan pekerjaan besar dengan berbagai problem," kata Fikri dikonfirmasi terpisah.
Problem yang dihadapi, kata Fikri, adalah data - data primer Pemprov Jateng tentang kependudukan masih belum beres. Itu bisa menyebabkan penyaluran kartu tidak tepat sasaran. "Sebagai sebuah janji, harus segera direalisasikan. Saya rasa permasahalan ada di data," tandasnya.
(lns)
