Pemkab Sidoarjo bentuk tim inventarisasi aset terendam

Sindonews.com - Pemkab Sidoarjo membentuk tim identifikasi dan inventarisasi aset-aset milik pemerintah daerah yang terendam lumpur Lapindo. Karena, tahun ini aset-aset tersebut akan dibayar ganti ruginya oleh pemerintah pusat.

Aset-aset pemkab terendam lumpur yang diinventarisir kali ini merupakan aset yang berada area peta terdampak dan ganti ruginya ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Seperti aset milik pemkab berupa jalan, fasum, fasos dan lainnya yang ada di desa atau kelurahan yang mendapat ganti rugi dari pemerintah pusat," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pemkab Sidoarjo, Asrofi Minggu (23/2/2014).

Selama ini aset pemkab yang masuk wilayah di area peta terdampak lumpur belum dibayar oleh pemerintah pusat karena masih mendahulukan pembayaran ganti rugi korban lumpur.

Namun, tahun ini diharapkan sudah ada pembayaran ganti rugi aset pemkab tersebut.
Nantinya, hasil pembayaran aset tersebut akan masuk ke kas daerah khusus untuk aset yang merupakan milik Pemkab.

"Untuk aset milik desa nantinya akan dibayarkan ke pihak desa karena itu merupakan aset desa," tambah Asrofi.

Lalu bagaimana dengan desa-desa yang sudah terendam lumpur apakah hasil pembayaran asetnya tetap akan dimasukkan ke desa itu?, mantan Kepala Bagian Pemerintahan dan Administrasi Desa itu menyebut jika secara administratif desa itu masih ada meskipun wilayahnya sudah terendam lumpur.

Nantinya, hasil pembayaran aset desa itu akan dimasukkan ke desa baru dimana desa itu akan bergabung atau warganya banyak bermukim.

"Kalau ada penggabungan desa yang nanti hasil pembayaran aset desa itu akan dimasukkan ke desa baru itu," jelas Asrofi.

Terpisah, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo mengatakan tahun ini pihaknya memang menganggarkan dana untuk ganti rugi fasum dan fasos di kawasan area terdampak lumpur yang ditanggung pemerintah pusat.

"Untuk jumlahnya saya lupa, tapi tahun ini memang ada anggarannya," tandasnya.