SBY akan damaikan konflik Keraton Solo
SBY akan damaikan konflik Keraton Solo
A
A
A
Sindonews.com - Konflik berkepanjangan di dalam tubuh Keraton Kasunanan Surakarta memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Keturunan Paku Buwono (PB) XII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya rujuk yang melibatkan SBY sendiri merupakan gagasan Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Nino itu mengaku belum tahu kapan pertemuan itu akan dilakukan. Pihak Keraton sepenuhnya menyerahkan kepada SBY.
"Terserah SBY dimana dan kapan pertemuan tersebut dilakukan. Yang pasti di luar Keraton. Bisa juga di Istana, bisa juga di Cikeas. Terserah beliau," ungkap pria akrab disapa Nino saat diwawancarai, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2014).
Menurut Nino, keterlibatan SBY memang harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, saat rekonsiliasi antara PB XIII dan Tedjowulan untuk mengakhiri dualisme raja kembar tersebut juga melibatkan pemerintah. Termasuk kesepakatan damai dua raja kembar yang sempat dilakukan di depan Mendagri, Gubenur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo.
Apalagi, utusan pemerintah dalam hal ini Wali Kota Solo yang diberi mandat untuk mengakhiri konflik internal di dalam Keraton telah gagal. Sehingga sudah sewajarnya, Raja Solo melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden. Agar Presiden cepat bertindak mengambil keputusan terbaik untuk Keraton Kasunanan.
"Jadi dalam pertemuan itu nanti, Presiden mendengarkan langsung laporan dari PB XIII. Bagaimanapun, keterlibatan negara sangat dibutuhkan. Apalagi utusan negara, dalam hal ini Wali Kota, juga tidak mampu mengakhiri konflik. Sehingga mau tidak mau harus Presiden langsung yang turun tangan," paparnya.
Nino berharap, dengan keterlibatan langsung Presiden, keutuhan Keraton seperti semula bisa terwujud. "Kalau sampai Presiden turun tangan, Keraton tetap saja berkonflik, sangat kebangetan sekali," pungkasnya.
Keturunan Paku Buwono (PB) XII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) mengatakan, pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya rujuk yang melibatkan SBY sendiri merupakan gagasan Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Nino itu mengaku belum tahu kapan pertemuan itu akan dilakukan. Pihak Keraton sepenuhnya menyerahkan kepada SBY.
"Terserah SBY dimana dan kapan pertemuan tersebut dilakukan. Yang pasti di luar Keraton. Bisa juga di Istana, bisa juga di Cikeas. Terserah beliau," ungkap pria akrab disapa Nino saat diwawancarai, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2014).
Menurut Nino, keterlibatan SBY memang harus secepatnya dilakukan. Pasalnya, saat rekonsiliasi antara PB XIII dan Tedjowulan untuk mengakhiri dualisme raja kembar tersebut juga melibatkan pemerintah. Termasuk kesepakatan damai dua raja kembar yang sempat dilakukan di depan Mendagri, Gubenur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo.
Apalagi, utusan pemerintah dalam hal ini Wali Kota Solo yang diberi mandat untuk mengakhiri konflik internal di dalam Keraton telah gagal. Sehingga sudah sewajarnya, Raja Solo melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden. Agar Presiden cepat bertindak mengambil keputusan terbaik untuk Keraton Kasunanan.
"Jadi dalam pertemuan itu nanti, Presiden mendengarkan langsung laporan dari PB XIII. Bagaimanapun, keterlibatan negara sangat dibutuhkan. Apalagi utusan negara, dalam hal ini Wali Kota, juga tidak mampu mengakhiri konflik. Sehingga mau tidak mau harus Presiden langsung yang turun tangan," paparnya.
Nino berharap, dengan keterlibatan langsung Presiden, keutuhan Keraton seperti semula bisa terwujud. "Kalau sampai Presiden turun tangan, Keraton tetap saja berkonflik, sangat kebangetan sekali," pungkasnya.
(rsa)
Explore More