Rangkul kelompok bersenjata di Papua
Selasa, 28 Januari 2014 - 22:12 WIB
Rangkul kelompok bersenjata di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menegaskan, semua elemen masyarakat di Papua, termasuk gubernur, memiliki tanggung jawab untuk merangkul kelompok bersenjata di pedalaman hutan Papua.
"Gubernur Papua dan Papua Barat, seluruh elemen masyarakat di Papua juga punya tanggung jawab untuk mengajak mereka-mereka yang sekarang masih di hutan mengangkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita, bersama-sama membangun di daerahnya," ujar Djoko Suyanto, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Karenanya, tugas merangkul kelompok bersenjata itu bukan hanya untuk jajaran TNI dan Polri. Melainkan semua elemen yang ada di Papua. Termasuk masyarakat, dan gubernur.
Seperti diketahui, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (otsus) sejak 2001 lalu di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan draft perubahannya.
"Pertama, bagaimana mempercepat dan memperluas pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, yang tidak bisa dihilangkan paralel dengan itu adalah, bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh elemen masyarakat, bersama-sama untuk mengimbau menghentikan tindakan kekerasan yang sekarang masih terjadi di Papua," sambung Djoko.
Ditambahkan dia, kedua substansi itu harus paralel. "Percuma saat apabila kita kelola keinginan mempercepat pemberian nilai tambah di Papua itu, tapi tanpa ada upaya-upaya menghentikan gerakan bersenjata di Papua," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah hentikan operasi militer di Papua
"Gubernur Papua dan Papua Barat, seluruh elemen masyarakat di Papua juga punya tanggung jawab untuk mengajak mereka-mereka yang sekarang masih di hutan mengangkat senjata untuk kembali ke pangkuan kita, bersama-sama membangun di daerahnya," ujar Djoko Suyanto, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Karenanya, tugas merangkul kelompok bersenjata itu bukan hanya untuk jajaran TNI dan Polri. Melainkan semua elemen yang ada di Papua. Termasuk masyarakat, dan gubernur.
Seperti diketahui, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus (otsus) sejak 2001 lalu di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan draft perubahannya.
"Pertama, bagaimana mempercepat dan memperluas pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, yang tidak bisa dihilangkan paralel dengan itu adalah, bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat, seluruh elemen masyarakat, bersama-sama untuk mengimbau menghentikan tindakan kekerasan yang sekarang masih terjadi di Papua," sambung Djoko.
Ditambahkan dia, kedua substansi itu harus paralel. "Percuma saat apabila kita kelola keinginan mempercepat pemberian nilai tambah di Papua itu, tapi tanpa ada upaya-upaya menghentikan gerakan bersenjata di Papua," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah hentikan operasi militer di Papua
(san)
