Pemerintah hentikan operasi militer di Papua
Selasa, 28 Januari 2014 - 21:25 WIB
Pemerintah hentikan operasi militer di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi operasi militer di Papua. Dengan begitu, perburuan terhadap kelompok sipil bersenjata di Papua dihentikan.
"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer," ujar Djoko Suyanto, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Kini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif kepada mereka yang masih berada di hutan. "Ini upaya kita bersama ya, pusat, gubernur, dan bupati bersama-sama untuk dekati mereka-mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," katanya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bahwa yang ada hanyalah penegakan hukum bagi mereka yang telah bertindak kriminal. "Jadi, upaya persuasif harus sabar dan harus kelola dengan baik untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," ungkapnya.
Hal demikian, sambung dia, merupakan komitmen pemerintah saat ini. "Kerjasama-kerjasama upaya internasional (akan) dilakukan. Bulan lalu kita mengundang sejumlah Menteri Luar Negeri Anggota Melanesian Spearhead Group (Negara-negara rumpun Melanesia) untuk datang ke Papua," imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lamanya, Papua menjadi wilayah penuh teror. Penembakan-penembakan misterius dan serampangan kerap dilakukan kelompok sipil bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Tidak jarang, dalam serangan bersenjata itu, anggota polisi maupun TNI tewas. Bahkan, kelompok sipil yang tinggal di Papua kerap menjadi korban serangan.
"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer," ujar Djoko Suyanto, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).
Kini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif kepada mereka yang masih berada di hutan. "Ini upaya kita bersama ya, pusat, gubernur, dan bupati bersama-sama untuk dekati mereka-mereka yang sekarang masih berada di hutan, mengangkat senjata, melakukan tindakan kriminal," katanya.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bahwa yang ada hanyalah penegakan hukum bagi mereka yang telah bertindak kriminal. "Jadi, upaya persuasif harus sabar dan harus kelola dengan baik untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," ungkapnya.
Hal demikian, sambung dia, merupakan komitmen pemerintah saat ini. "Kerjasama-kerjasama upaya internasional (akan) dilakukan. Bulan lalu kita mengundang sejumlah Menteri Luar Negeri Anggota Melanesian Spearhead Group (Negara-negara rumpun Melanesia) untuk datang ke Papua," imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lamanya, Papua menjadi wilayah penuh teror. Penembakan-penembakan misterius dan serampangan kerap dilakukan kelompok sipil bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Tidak jarang, dalam serangan bersenjata itu, anggota polisi maupun TNI tewas. Bahkan, kelompok sipil yang tinggal di Papua kerap menjadi korban serangan.
(san)
