Tarif Transjakarta dipastikan tak naik
Rabu, 08 Januari 2014 - 18:56 WIB
Tarif Transjakarta dipastikan tak naik
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menaikkan tarif bus Transjakarta meski mengalami pergantian status dari Unit Pengelola (UP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT).
"Enggak (akan dinaikan). (Karena) itu pelayanan tidak (cari) keuntungan. Mau PT atau UPT, orientasi pelayanan tetap nomor satu," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1/2014).
Pria yang biasa disapa Jokowi ini mengatakan, pihaknya tidak akan mensubsidi PT Transjakarta terkait tiket penumpang. Kecuali, kata dia, bus itu bisa menarik banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta.
Jadi jika bus Transjakarta sudah bisa memberikan dampak positif pada kemacetan di Ibu Kota Jakarta. "Subsidinya menghindari kemacetan," tandasnya.
Sekadar diketahui, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan BUMD PT Transjakarta, tidak disebutkan jika perusahaan itu akan menerima subsidi.
"BUMD itu hanya mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan saham dari pemerintah," katanya.
"Enggak (akan dinaikan). (Karena) itu pelayanan tidak (cari) keuntungan. Mau PT atau UPT, orientasi pelayanan tetap nomor satu," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/1/2014).
Pria yang biasa disapa Jokowi ini mengatakan, pihaknya tidak akan mensubsidi PT Transjakarta terkait tiket penumpang. Kecuali, kata dia, bus itu bisa menarik banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta.
Jadi jika bus Transjakarta sudah bisa memberikan dampak positif pada kemacetan di Ibu Kota Jakarta. "Subsidinya menghindari kemacetan," tandasnya.
Sekadar diketahui, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan BUMD PT Transjakarta, tidak disebutkan jika perusahaan itu akan menerima subsidi.
"BUMD itu hanya mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan saham dari pemerintah," katanya.
(mhd)
