Bongkar ratusan vila, Bupati Bogor dianggap berani
Rabu, 25 Desember 2013 - 16:31 WIB
Bongkar ratusan vila, Bupati Bogor dianggap berani
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan membongkar ratusan vila di kawasan puncak mendapat apresiasi.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, pembongkaran vila di Puncak merupakan langkah yang berani dari seorang kepala daerah.
"Mengapa ada ide keberanian pembongkaran vila, sebab dasarnya ada 200-300 vila tak punya IMB, dan pak Wagub DKI Jakarta punya ide beli tanah di Puncak, untuk jadi waduk," katanya ketika dihubungi, Rabu (25/12/2013).
Namun Bupati Bogor Rachmat Yasin sempat mengatakan bahwa berapapun uang yang DKI Jakarta punya untuk membeli tanah, tak akan sanggup. Sehingga Bogor hanya diberikan dana hibah Rp2,1 miliar untuk membongkar vila.
"Mending Rp2,1 M untuk Satpol PP Bogor bongkar itu. Dana operasional. Yang dibongkar adalah kawasan hutan lindung dan kawasan negara, Bupati Bogor berani tetapi belum tentu kurangi banjir Jakarta, coba hitung neraca airnya yang penting penegakan perda," jelasnya.
Yayat menjelaskan mengapa saat dulu vila tersebut bisa berdiri di tanah konservasi. Dalam konteks tata ruang tentu tak bisa dipisahkan peran Badan Pertanahan Negara (BPN), pihak yang menerbitkan sertifikat.
"Lapor kades, ke BPN, keluar sertifikat Hak pakai 10 tahun, ditransaksikan," katanya.
Ia menegaskan, harusnya kawasan hutan lindung tak boleh keluar IMB, gedung milik pemerintah bahkan ada yang berdiri diatas hutan lindung.
"Keberanian Bupati Bogor itu memang baik karena memang bangunan itu tak ada IMB, vila Pak Wagub Jabar pun jadi sorotan," tandasnya.
Baca juga:
21 vila liar di Puncak dibongkar paksa
Satpol PP kembali bongkar vila liar di puncak
Ratusan vila menyusul dibongkar
Lihat videonya, klik disini
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai, pembongkaran vila di Puncak merupakan langkah yang berani dari seorang kepala daerah.
"Mengapa ada ide keberanian pembongkaran vila, sebab dasarnya ada 200-300 vila tak punya IMB, dan pak Wagub DKI Jakarta punya ide beli tanah di Puncak, untuk jadi waduk," katanya ketika dihubungi, Rabu (25/12/2013).
Namun Bupati Bogor Rachmat Yasin sempat mengatakan bahwa berapapun uang yang DKI Jakarta punya untuk membeli tanah, tak akan sanggup. Sehingga Bogor hanya diberikan dana hibah Rp2,1 miliar untuk membongkar vila.
"Mending Rp2,1 M untuk Satpol PP Bogor bongkar itu. Dana operasional. Yang dibongkar adalah kawasan hutan lindung dan kawasan negara, Bupati Bogor berani tetapi belum tentu kurangi banjir Jakarta, coba hitung neraca airnya yang penting penegakan perda," jelasnya.
Yayat menjelaskan mengapa saat dulu vila tersebut bisa berdiri di tanah konservasi. Dalam konteks tata ruang tentu tak bisa dipisahkan peran Badan Pertanahan Negara (BPN), pihak yang menerbitkan sertifikat.
"Lapor kades, ke BPN, keluar sertifikat Hak pakai 10 tahun, ditransaksikan," katanya.
Ia menegaskan, harusnya kawasan hutan lindung tak boleh keluar IMB, gedung milik pemerintah bahkan ada yang berdiri diatas hutan lindung.
"Keberanian Bupati Bogor itu memang baik karena memang bangunan itu tak ada IMB, vila Pak Wagub Jabar pun jadi sorotan," tandasnya.
Baca juga:
21 vila liar di Puncak dibongkar paksa
Satpol PP kembali bongkar vila liar di puncak
Ratusan vila menyusul dibongkar
Lihat videonya, klik disini
(ysw)
