Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Setwan ngotot anggarkan mobdin pimpinan DPRD Makassar
Setwan ngotot anggarkan mobdin pimpinan DPRD Makassar
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Sekertariat Dewan (Setwan) DPRD Makassar memastikan akan mengakomodir anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) yang melekat pada masing-masing unsur pimpinan DPRD Makassar.
Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Marimin Tahir, mengemukakan, usulan pihaknya terkait anggaran mobil dinas tersebut tak boleh diganggu gugat dalam rencana kerja anggaran (RKA) setwan di APBD Pokok 2014. Sebab jika tak diakomodir, calon unsur pimpinan dewan teramcam tak bisa menjalankan tugas dan fungi secara maksimal setelah resmi menjadi wakil rakyat pada September tahun depan.
“Kalau tidak dianggarkan, apa yang mereka pakai setelah dilantik nanti? Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengadaan mobil untuk unsur pimpinan tidak pernah dianggarkan di APBD Perubahan. Hal ini sudah sesuai dengan aturan, jadi pasti kita akan anggarkan di APBD Pokok,” kata Marimin Tahir kepada SINDO di ruang kerjanya, Kamis (12/12/2013).
Lanjutnya, untuk mobil dinas yang dikuasai oleh empat unsur pimpinan saat ini dengan jenis Camri keluaran tahun 2008 oleh Ketua DPRD, Farouk M Betta, Wakil Ketua DPRD lainnya, Samsu Niang, Busrah Abdullah, dan Haidar Majid akan di dum oleh unsur pimpinan DPRD Makassar itu sendiri.
“Karena itu sudah sesuai mekanisme dimana masa operasional kendaraan tersebut sudah berjalan di atas 5 tahun, dan sepantasnya memang di dum atau dipindah tangankan ke unsur pimpinan, tapi mobil operasional lainnya yang dua tahun lalu dianggarkan untuk unsur pimpinan dan mobil opersional 4 komisi tipe Terios, pasti kita tarik kembali,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Samsu Niang, mengatakan hal senada. Menurutnya sangat naif jika hak-hak protokoler unsur pimpinan tidak diakomodir oleh Setwan.
“Sangat tidak pantas rasanya jika hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk wakil rakyat tidak diberikan, dan tidak ada juga dalam sejarah pengadaan mobil dinas anggota dewan dianggarkan di APBD Perubahan, jadi item-item itu semua sudah benar jika terprogres di pokok,” tuturnya.
Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Marimin Tahir, mengemukakan, usulan pihaknya terkait anggaran mobil dinas tersebut tak boleh diganggu gugat dalam rencana kerja anggaran (RKA) setwan di APBD Pokok 2014. Sebab jika tak diakomodir, calon unsur pimpinan dewan teramcam tak bisa menjalankan tugas dan fungi secara maksimal setelah resmi menjadi wakil rakyat pada September tahun depan.
“Kalau tidak dianggarkan, apa yang mereka pakai setelah dilantik nanti? Apalagi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengadaan mobil untuk unsur pimpinan tidak pernah dianggarkan di APBD Perubahan. Hal ini sudah sesuai dengan aturan, jadi pasti kita akan anggarkan di APBD Pokok,” kata Marimin Tahir kepada SINDO di ruang kerjanya, Kamis (12/12/2013).
Lanjutnya, untuk mobil dinas yang dikuasai oleh empat unsur pimpinan saat ini dengan jenis Camri keluaran tahun 2008 oleh Ketua DPRD, Farouk M Betta, Wakil Ketua DPRD lainnya, Samsu Niang, Busrah Abdullah, dan Haidar Majid akan di dum oleh unsur pimpinan DPRD Makassar itu sendiri.
“Karena itu sudah sesuai mekanisme dimana masa operasional kendaraan tersebut sudah berjalan di atas 5 tahun, dan sepantasnya memang di dum atau dipindah tangankan ke unsur pimpinan, tapi mobil operasional lainnya yang dua tahun lalu dianggarkan untuk unsur pimpinan dan mobil opersional 4 komisi tipe Terios, pasti kita tarik kembali,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Samsu Niang, mengatakan hal senada. Menurutnya sangat naif jika hak-hak protokoler unsur pimpinan tidak diakomodir oleh Setwan.
“Sangat tidak pantas rasanya jika hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk wakil rakyat tidak diberikan, dan tidak ada juga dalam sejarah pengadaan mobil dinas anggota dewan dianggarkan di APBD Perubahan, jadi item-item itu semua sudah benar jika terprogres di pokok,” tuturnya.
(rsa)
Explore More