2014, Makassar tidak dapat DID
Kamis, 28 November 2013 - 16:24 WIB
2014, Makassar tidak dapat DID
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus gigit jari setelah gagal mendapatkan kucuran Dana Intensif Daerah (DID) tahun 2014 sekitar Rp30 miliar dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (RI).
Juru bicara Fraksi Persatuan Nurani Hamzah Dorahim mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran sebesar Rp30 miliar itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan asumsi pelayanan dasar seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
“Tapi sayang kita tidak dapat untuk tahun depan, ini juga bagian dari sanksi pemerintah kota atas pengelolaan keungaan dan aset daerah yang buruk, sehingga proposal yang mereka ajukan tahun ini ditolak oleh kementerian keuangan,” ungkapnya, kepada wartawan, di kantor DPRD Makassar, Kamis (28/11/2013).
Hal senada diutarakan oleh legislator Golkar Abd Wahab Tahir. Dia mengatakan, jika eksekutif ingin keciprak anggaran DID di tahun 2015 mendatang, maka saat ini mereka harus mulai membenahi semua pengeloaan aset daerah. Apalagi, dari semua bentuk kerjasamanya, aset daerah realisasinya hanya merugikan pemkot.
“Saran kami dari Fraksi Golkar, ya perbaiki tata kelola aset. Karena hampir semua aset yang dikelola oleh pihak ketiga malah merugikan pemerintah kota, diantaranya pengelolaan aset Pulau Kayangan, Terminal Kargo, tata kelola Fasum Fasos dan masih banyak lagi," paparnya.
Wahab mengungkapkan, salah satu persyaratan mutlak yang tidak bisa dipenuhi pemkot atau tidak bisa ditolelir oleh Kementerian Keuangan sehingga anggaran Rp30 miliar melayang, yakni Makassar tidak meraih predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan hanya Wajar Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2013.
“Makanya, sekali lagi pemkot harus sadar diri, perbaiki pengelolaan keuangan, karena jika tahun 2014 kembali dapat penalti, pastinya ini merugikan masyarakat dan jangan sampai terbangun opini di masyarakat bahwa eksekuif hanya bermain-main dalam menjalankan roda pemerintahaan,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, tidak diperolehnya anggaran DID tahun ini, karena saat sosialisasi dana perimbangan beberapa waktu lalu. Peningkatan proporsi penilaian opini laporan keuangan sebagai salah satu paremeter dalam pemberian DID tidak terpenuhi.
“Itulah menyebabkan Makassar mengalami penurunan nilai yang berdampak pada alokasi DID tahun anggaran 2014 tidak kita dapat. Namun, kami berharap kiranya peningkatan opini laporan keuangan tahun 2013 dapat berdampak pada alokasi DID tahun anggaran 2015,” tukasnya.
Juru bicara Fraksi Persatuan Nurani Hamzah Dorahim mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran sebesar Rp30 miliar itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan asumsi pelayanan dasar seperti peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
“Tapi sayang kita tidak dapat untuk tahun depan, ini juga bagian dari sanksi pemerintah kota atas pengelolaan keungaan dan aset daerah yang buruk, sehingga proposal yang mereka ajukan tahun ini ditolak oleh kementerian keuangan,” ungkapnya, kepada wartawan, di kantor DPRD Makassar, Kamis (28/11/2013).
Hal senada diutarakan oleh legislator Golkar Abd Wahab Tahir. Dia mengatakan, jika eksekutif ingin keciprak anggaran DID di tahun 2015 mendatang, maka saat ini mereka harus mulai membenahi semua pengeloaan aset daerah. Apalagi, dari semua bentuk kerjasamanya, aset daerah realisasinya hanya merugikan pemkot.
“Saran kami dari Fraksi Golkar, ya perbaiki tata kelola aset. Karena hampir semua aset yang dikelola oleh pihak ketiga malah merugikan pemerintah kota, diantaranya pengelolaan aset Pulau Kayangan, Terminal Kargo, tata kelola Fasum Fasos dan masih banyak lagi," paparnya.
Wahab mengungkapkan, salah satu persyaratan mutlak yang tidak bisa dipenuhi pemkot atau tidak bisa ditolelir oleh Kementerian Keuangan sehingga anggaran Rp30 miliar melayang, yakni Makassar tidak meraih predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan hanya Wajar Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2013.
“Makanya, sekali lagi pemkot harus sadar diri, perbaiki pengelolaan keuangan, karena jika tahun 2014 kembali dapat penalti, pastinya ini merugikan masyarakat dan jangan sampai terbangun opini di masyarakat bahwa eksekuif hanya bermain-main dalam menjalankan roda pemerintahaan,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, tidak diperolehnya anggaran DID tahun ini, karena saat sosialisasi dana perimbangan beberapa waktu lalu. Peningkatan proporsi penilaian opini laporan keuangan sebagai salah satu paremeter dalam pemberian DID tidak terpenuhi.
“Itulah menyebabkan Makassar mengalami penurunan nilai yang berdampak pada alokasi DID tahun anggaran 2014 tidak kita dapat. Namun, kami berharap kiranya peningkatan opini laporan keuangan tahun 2013 dapat berdampak pada alokasi DID tahun anggaran 2015,” tukasnya.
(san)
