Pemangkasan TPP Dinilai Berpotensi Turunkan Kinerja Pegawai
loading...
Ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana pemangkasan TPP direalisasikan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , menanggapi rencana Wali Kota untuk memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp70 miliar.
Anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana tersebut direalisasikan.
"TPP yang katanya mau dipotong Rp70 miliar. Itu kan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai," katanya.
Legislator PPP tersebut mengatakan, TPP bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD pada tahun 2020 lalu sesuai klaim Wali Kota Makassar, faktor lainnya adalah refocusing yang tidak matang dari Pemkot Makassar. Banyak program yang kesulitan terlaksana lantaran anggarannya tidak memadai.
"Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang," tuturnya.
Diketahui Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto sempat membeberkan rencana perombakan besar-besaran anggaran belanja pegawai untuk belanja modal pada Perubahan 2021, jumlahnya mencapai Rp670 miliar termasuk di antaranya Rp70 miliar dari TPP.
Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan rencana tersebut selain diakomodir pada perubahan, juga akan diteruskan pada anggaran Pokok 2022. "Jadi di Perubahan dan (Pokok) 2022. Efisiensinya nanti kita akan bawa ke belanja modal," ujarnya.
Dia mengatakan, beberapa proyek fisik memerlukan pembenahan, misalnya untuk proyek jalan hingga rencana pembangunan Kawasan Olahraga (KOR) di Untia sesuai rencana Wali Kota Makassar sebelumnya.
"Banyak yang kita lakukan lah, inshaallah, segera, mudah-mudahan pendapatan juga segera bisa maksimal. Karena untuk harapannya kan masih dalam kondisi Covid-19 begini. Ada beberapa pendapatan yang mesti kita adjust," ujarnya.
Anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana tersebut direalisasikan.
"TPP yang katanya mau dipotong Rp70 miliar. Itu kan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai," katanya.
Legislator PPP tersebut mengatakan, TPP bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD pada tahun 2020 lalu sesuai klaim Wali Kota Makassar, faktor lainnya adalah refocusing yang tidak matang dari Pemkot Makassar. Banyak program yang kesulitan terlaksana lantaran anggarannya tidak memadai.
"Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang," tuturnya.
Diketahui Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto sempat membeberkan rencana perombakan besar-besaran anggaran belanja pegawai untuk belanja modal pada Perubahan 2021, jumlahnya mencapai Rp670 miliar termasuk di antaranya Rp70 miliar dari TPP.
Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan rencana tersebut selain diakomodir pada perubahan, juga akan diteruskan pada anggaran Pokok 2022. "Jadi di Perubahan dan (Pokok) 2022. Efisiensinya nanti kita akan bawa ke belanja modal," ujarnya.
Dia mengatakan, beberapa proyek fisik memerlukan pembenahan, misalnya untuk proyek jalan hingga rencana pembangunan Kawasan Olahraga (KOR) di Untia sesuai rencana Wali Kota Makassar sebelumnya.
"Banyak yang kita lakukan lah, inshaallah, segera, mudah-mudahan pendapatan juga segera bisa maksimal. Karena untuk harapannya kan masih dalam kondisi Covid-19 begini. Ada beberapa pendapatan yang mesti kita adjust," ujarnya.
(agn)
Explore More