Buruh di Balai Kota berencana geruduk Mabes Polri
Jum'at, 01 November 2013 - 17:29 WIB
Buruh di Balai Kota berencana geruduk Mabes Polri
A
A
A
Sindonews.com - Massa buruh yang masih bertahan di depan gerbang Balai Kota DKI Jakarta berencana menggeruduk Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Di kantor pusat kepolisian itu, para buruh juga akan menggelar orasi terkait tindak kekerasan kepada buruh yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila (PP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Perkerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, dari Balaikota, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Mabes Polri untuk menuntut pengusutan tindak kekerasan yang dilakukan ormas PP pada demonstran buruh di Bekasi.
"Kita akan ke Mabes Polri juga lalu minta Kapolri segera menindaklanjuti kekerasan pada buruh di Bekasi," katanya di depan Balai Kota DKI, Jumat (1/11/2013).
Rusdi mengatakan, tindakan ormas PP terhadap para buruh yang tengah menyuarakan aspirasi di Bekasi, jelas telah melanggar konstitusi dan betentangan dengan nilai kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan undang-undang.
"Ini jelas melanggar konstitusi dan mengkerdilkan kebebasan berpendapat. Jadi harus ditangani dengan cepat," tegasnya.
Di kantor pusat kepolisian itu, para buruh juga akan menggelar orasi terkait tindak kekerasan kepada buruh yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila (PP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Perkerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, dari Balaikota, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Mabes Polri untuk menuntut pengusutan tindak kekerasan yang dilakukan ormas PP pada demonstran buruh di Bekasi.
"Kita akan ke Mabes Polri juga lalu minta Kapolri segera menindaklanjuti kekerasan pada buruh di Bekasi," katanya di depan Balai Kota DKI, Jumat (1/11/2013).
Rusdi mengatakan, tindakan ormas PP terhadap para buruh yang tengah menyuarakan aspirasi di Bekasi, jelas telah melanggar konstitusi dan betentangan dengan nilai kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan undang-undang.
"Ini jelas melanggar konstitusi dan mengkerdilkan kebebasan berpendapat. Jadi harus ditangani dengan cepat," tegasnya.
(ysw)
