Buruh Ancam Gelar Aksi Nasional jika Program Tapera Tak Dibatalkan
Kamis, 06 Juni 2024 - 13:15 WIB
loading...
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat konferensi pers di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Foto/Riyan Rizki Roshali/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Serikat buruh merespons terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa nasional jika Program Tapera tak dibatalkan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus membatalkan Program Tapera dalam kurun waktu 1x7 hari. Sebab, kata dia, jika permintaan buruh tak di dengar, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.
"Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
Said Iqbal menjelaskan, ada sejumlah alasan mengapa Tapera harus dibatalkan. Pertama, menurutnya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI-Polri, ASN untuk mendapatkan rumah.
"Padahal ini programnya adalah perumahan. Dengan rata-rata upah Rp3,5 juta rupiah, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu, setahun kali 12, Rp1,26 juta, kalau 10 tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya RP25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta," ujar dia.
Lantas Said Iqbal mempertanyakan, peruntukan potongan dari Tapera. Sebab, potongan upah jika dihitung tidak akan cukup untuk mendapat rumah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus membatalkan Program Tapera dalam kurun waktu 1x7 hari. Sebab, kata dia, jika permintaan buruh tak di dengar, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.
"Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia 38 provinsi lebih dari 300 kabupaten kota," kata Said Iqbal saat konferensi pers di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
Said Iqbal menjelaskan, ada sejumlah alasan mengapa Tapera harus dibatalkan. Pertama, menurutnya tidak ada kepastian terhadap peserta Tapera termasuk buruh, TNI-Polri, ASN untuk mendapatkan rumah.
"Padahal ini programnya adalah perumahan. Dengan rata-rata upah Rp3,5 juta rupiah, rata-rata upah ya untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan 105 ribu, setahun kali 12, Rp1,26 juta, kalau 10 tahun cuma Rp12,6 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya RP25,2 juta, mana ada rumah harganya Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta," ujar dia.
Lantas Said Iqbal mempertanyakan, peruntukan potongan dari Tapera. Sebab, potongan upah jika dihitung tidak akan cukup untuk mendapat rumah.
Lihat Juga :
