Jalan sempit, denda maksimal tak efektif
Rabu, 30 Oktober 2013 - 10:30 WIB
Jalan sempit, denda maksimal tak efektif
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepada aparat Ditlantas Polda Metro Jaya mempertimbangkan kembali rencana mereka yang akan mengenakan denda maksimal untuk penerobos jalur Transjakarta.
Komisioner Kompolnas Edhie Hasibuan mengatakan, aturan tersebut tidak akan pernah berhasil jika tidak ada perubahan kondisi jalan di Jakarta yang saat ini begitu memprihatinkan.
"Kami menilai penerapannya belum tepat melihat situasi jalan yang sepenuhnya belum memadai," kata Edhie saat dihubungi wartawan, Rabu (30/10/2013).
Edi beranggapan, melihat situasi jalan yang macet setiap hari sebenarnya sudah membuat masyarakat resah apalagi setelah denda itu diterapkan. Sebagai efek dari penerapan jalur itu, tentu saja masyarakat tidak akan melintas karena takut di denda Rp1 juta.
"Dengan kondisi yangg ada di lapangan, Kompolnas menilai kebijakan itu kurang bijaksana," tegasnya.
Dia beranggapan, pemerintah dengan aparat seharusnya mempunyai kerjasama yang matang terlebih dahulu untuk kemudian menggolkan rencana yang bisa untuk menertibkan jalur Transjakarta bersih dari kendaraan lain.
"Yang paling baik adalah, denda baru bisa kita terapkan apabila jalan di Jakarta sudah memadai dan lalu lintas sudah tertib," tandasnya.
Komisioner Kompolnas Edhie Hasibuan mengatakan, aturan tersebut tidak akan pernah berhasil jika tidak ada perubahan kondisi jalan di Jakarta yang saat ini begitu memprihatinkan.
"Kami menilai penerapannya belum tepat melihat situasi jalan yang sepenuhnya belum memadai," kata Edhie saat dihubungi wartawan, Rabu (30/10/2013).
Edi beranggapan, melihat situasi jalan yang macet setiap hari sebenarnya sudah membuat masyarakat resah apalagi setelah denda itu diterapkan. Sebagai efek dari penerapan jalur itu, tentu saja masyarakat tidak akan melintas karena takut di denda Rp1 juta.
"Dengan kondisi yangg ada di lapangan, Kompolnas menilai kebijakan itu kurang bijaksana," tegasnya.
Dia beranggapan, pemerintah dengan aparat seharusnya mempunyai kerjasama yang matang terlebih dahulu untuk kemudian menggolkan rencana yang bisa untuk menertibkan jalur Transjakarta bersih dari kendaraan lain.
"Yang paling baik adalah, denda baru bisa kita terapkan apabila jalan di Jakarta sudah memadai dan lalu lintas sudah tertib," tandasnya.
(ysw)
