Jokowi diceramahi Komisi VII DPR soal air bersih
Senin, 28 Oktober 2013 - 21:51 WIB
Jokowi diceramahi Komisi VII DPR soal air bersih
A
A
A
Sindonews.com - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta usai meninjau perkembangan proyek normalisasi Waduk Ria Rio di Jakarta Timur dan Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta Pusat.
Kedatangan rombongan DPR bidang energi berjumlah 18 orang langsung disambut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di lantai II Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi VII DPRI RI Sutan Bhatoegana meminta, agar Jokowi memperhatikan krisis air bersih di Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, kata dia, jika air tak layak minum itu dikonsumsi generasi muda, hal itu dapat membahayakan Indonesia kedepan.
"Pak Gubernur harus tahu mengenai krisis air bersih kita. Kalau masyarakat meminum dan mandi menggunakan air tidak layak, anak cucu kita akan lahir jadi generasi idiot. Khususnya di DKI," kata politikus Partai Demokrat ini, Senin (28/10/2013).
Terkait persoalan itu, lanjut Sutan, Komisi VII DPR ingin mengetahui apa tindakan Pemprov DKI selanjutnya. Termasuk meminta masukan mengenai dukungan seperti yang harus dilakukan jajarannya akan persoalan itu.
"Kami ingin berbagi pengalaman dan mau tahu juga tindakan selanjutnya. Apa yang mesti kami dukung dari Komisi VII (DPR)," ujarnya.
Selain itu, Sutan juga memberikan masukan kepada Jokowi bahwa Pemprov DKI memerlukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup.
"Itu yang ingin kita tekankan, karena sudah diatur pula di UU Lingkungan Hidup," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah menambahkan, jika jajarannya terkejut setelah meninjau langsung proyek normalisasi Waduk Ria Rio. Pasalnya, sumber air di waduk yang ditata sebagai pengendali banjir itu berasal dari limbah rumah tangga.
"Pak Gubernur, kebetulan tadi pagi kami melihat langsung proyek Bapak.
Kita kaget karena sumber air di waduk dari rumah tangga," paparnya.
Padahal, lanjut Alimin, dari informasi di media massa, waduk tersebut nantinya akan dibangun Marina Bay seperti di Singapura. Namun sangat disayangkan, mengapa sumber air di waduk tersebut berasal dari limbah rumah tangga tanpa melalui proses water treatment.
"Kalau seperti itu yang diharapkan, maka akan jadi berbeda apa yang direncanakan dengan yang diberikan," cetusnya.
Kedatangan rombongan DPR bidang energi berjumlah 18 orang langsung disambut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di lantai II Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi VII DPRI RI Sutan Bhatoegana meminta, agar Jokowi memperhatikan krisis air bersih di Ibu Kota Jakarta. Pasalnya, kata dia, jika air tak layak minum itu dikonsumsi generasi muda, hal itu dapat membahayakan Indonesia kedepan.
"Pak Gubernur harus tahu mengenai krisis air bersih kita. Kalau masyarakat meminum dan mandi menggunakan air tidak layak, anak cucu kita akan lahir jadi generasi idiot. Khususnya di DKI," kata politikus Partai Demokrat ini, Senin (28/10/2013).
Terkait persoalan itu, lanjut Sutan, Komisi VII DPR ingin mengetahui apa tindakan Pemprov DKI selanjutnya. Termasuk meminta masukan mengenai dukungan seperti yang harus dilakukan jajarannya akan persoalan itu.
"Kami ingin berbagi pengalaman dan mau tahu juga tindakan selanjutnya. Apa yang mesti kami dukung dari Komisi VII (DPR)," ujarnya.
Selain itu, Sutan juga memberikan masukan kepada Jokowi bahwa Pemprov DKI memerlukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup.
"Itu yang ingin kita tekankan, karena sudah diatur pula di UU Lingkungan Hidup," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Alimin Abdullah menambahkan, jika jajarannya terkejut setelah meninjau langsung proyek normalisasi Waduk Ria Rio. Pasalnya, sumber air di waduk yang ditata sebagai pengendali banjir itu berasal dari limbah rumah tangga.
"Pak Gubernur, kebetulan tadi pagi kami melihat langsung proyek Bapak.
Kita kaget karena sumber air di waduk dari rumah tangga," paparnya.
Padahal, lanjut Alimin, dari informasi di media massa, waduk tersebut nantinya akan dibangun Marina Bay seperti di Singapura. Namun sangat disayangkan, mengapa sumber air di waduk tersebut berasal dari limbah rumah tangga tanpa melalui proses water treatment.
"Kalau seperti itu yang diharapkan, maka akan jadi berbeda apa yang direncanakan dengan yang diberikan," cetusnya.
(mhd)
