Mandek, KPK awasi 3 kasus korupsi di Polda Sulsel
Senin, 28 Oktober 2013 - 17:46 WIB
Mandek, KPK awasi 3 kasus korupsi di Polda Sulsel
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam melakukan supervisi (pengawasan) terhadap sejumlah kasus korupsi yang berjalan di Polda Sulselbar.
Supervisi yang dipimpin langsung Ketua KPK Abraham Samad ini berlangsung secara tertutup di Lantai III Mapolda, dan dihadiri oleh Kapolda Irjen Pol Burhanuddin Andi.
Informasi yang dihimpun SINDO, terdapat tiga kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian Abraham Samad dan anak buahnya di Polda.
Ketiga kasus ini masing-masing kasus pembangunan jaringan irigasi Tombolo di Kab Pangkep tahun 2009 lalu, yang nilainya mencapai Rp15,2 miliar.
Dalam kasus itu, eks Kadis Pekerjaan Umum Pangkep Ismunandar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, rekannya Zainuddin Nur yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) juga sudah tersangka.
Kasus lainnya yakni dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar tahun 2006-2010 lalu yang ditemukan kerugian negara senilai Rp1,3 miliar.
Eks Ketua RPH, Sudirman Lanunrung, telah ditetapkan tersangka setahun lalu, diketahui mencairkan dana tidak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Makassar.
Kasus terakhir yang menjadi perhatian KPK yakni dugaan korupsi pada tunjangan perumahan yang menyeret 22 orang anggota dewan DPRD Parepare periode 2004-2009 lalu.
"Tiga kasus yang disupervisi KPK. Untuk lebih lengkapnya, silakan hubungi Kabid Humas Polda," kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda AKBP Ronny Samtana, Senin (28/10/2013).
Lebih jauh, Ronny enggan menjelaskan alasan mandeknya kasus-kasus tersebut, meski Polda telah menetapkan sejumlah tersangka.
Terpisah, Kabid Humas Polda, Kombes Pol Endi Sutendi, mengaku menyambut baik kedatangan tim supervisi KPK yang dipimpin Abraham Samad tersebut.
Menurut Endi, hal tersebut sebagai masukan dan cambuk kepada penyidik Polri untuk lebih profesional dalam setiap penuntasan kasus korupsi.
"Ini merupakan bentuk koordinasi antara KPK dan Polri. KPK mendorong agar kasus-kasus yang berjalan, segera ditindaklanjuti," pungkas Endi.
Supervisi yang dipimpin langsung Ketua KPK Abraham Samad ini berlangsung secara tertutup di Lantai III Mapolda, dan dihadiri oleh Kapolda Irjen Pol Burhanuddin Andi.
Informasi yang dihimpun SINDO, terdapat tiga kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian Abraham Samad dan anak buahnya di Polda.
Ketiga kasus ini masing-masing kasus pembangunan jaringan irigasi Tombolo di Kab Pangkep tahun 2009 lalu, yang nilainya mencapai Rp15,2 miliar.
Dalam kasus itu, eks Kadis Pekerjaan Umum Pangkep Ismunandar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, rekannya Zainuddin Nur yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) juga sudah tersangka.
Kasus lainnya yakni dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar tahun 2006-2010 lalu yang ditemukan kerugian negara senilai Rp1,3 miliar.
Eks Ketua RPH, Sudirman Lanunrung, telah ditetapkan tersangka setahun lalu, diketahui mencairkan dana tidak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Makassar.
Kasus terakhir yang menjadi perhatian KPK yakni dugaan korupsi pada tunjangan perumahan yang menyeret 22 orang anggota dewan DPRD Parepare periode 2004-2009 lalu.
"Tiga kasus yang disupervisi KPK. Untuk lebih lengkapnya, silakan hubungi Kabid Humas Polda," kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda AKBP Ronny Samtana, Senin (28/10/2013).
Lebih jauh, Ronny enggan menjelaskan alasan mandeknya kasus-kasus tersebut, meski Polda telah menetapkan sejumlah tersangka.
Terpisah, Kabid Humas Polda, Kombes Pol Endi Sutendi, mengaku menyambut baik kedatangan tim supervisi KPK yang dipimpin Abraham Samad tersebut.
Menurut Endi, hal tersebut sebagai masukan dan cambuk kepada penyidik Polri untuk lebih profesional dalam setiap penuntasan kasus korupsi.
"Ini merupakan bentuk koordinasi antara KPK dan Polri. KPK mendorong agar kasus-kasus yang berjalan, segera ditindaklanjuti," pungkas Endi.
(rsa)
