Lampiaskan amarah, Ribka Tjiptaning 'semprot' otoritas kesehatan
Senin, 28 Oktober 2013 - 15:57 WIB
Lampiaskan amarah, Ribka Tjiptaning 'semprot' otoritas kesehatan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, melampiaskan amarahnya kepada kalangan dokter, karena menilai buruknya layanan kesehatan di Indonesia tak lepas dari peran mereka.
Menurut Ribka, idealisme dokter saat ini telah bergeser hingga kerap menyebabkan masih banyaknya penolakan terhadap pasien, terutama warga miskin.
Amarah itu dilampiaskan Ribka di hadapan sejumlah otoritas kesehatan tingkat Jabar dan Kota Cirebon yang hadir di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, di tengah kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Kota Cirebon, Senin (28/10/2013).
"Idealisme dokter sekarang sudah bergeser. Padahal dalam sumpahnya mereka harus melayani berdasarkan perikemanusiaan lho," kata dia. Dalam kesempatan itu, hadir pula Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno.
Buruknya layanan kesehatan dari dokter juga akibat mereka berpraktik dobel hingga berpotensi pada penelantaran pasien. Dia menambahkan, kepala daerah serta direktur rumah sakit manapun tidak perlu merasa bangga dan sukses jika masih ada seorang warganya yang ditolak.
Dalam kesempatan itu, Ribka pun mengklaim tak keberatan dibenci birokrat karena kemarahannya untuk masyarakat. "Kalau saya marah-marah, demi rakyat kok," cetus dia.
Kepada media usai acara, Ribka menyatakan, bergesernya idealisme dokter merupakan imbas dari kebijakan pemda yang menjadikan rumah sakit, khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dia menegaskan RSUD tidak boleh jadi sumber PAD karena bertentangan dengan UU Rumah Sakit No 44/2009.
"Karena jadi sumber PAD, dokter pun kerjanya jadi narget. Akhirnya pelayanan terabaikan," cetus dia.
Begitu juga dengan puskesmas, karena baik RSUD maupun puskesmas memang untuk melayani masyarakat miskin. Karena itu, jika ada kepala daerah yang memiliki program pelayanan kesehatan gratis, dikatakan Ribka, itu bukan karena hebatnya kepala daerah bersangkutan melainkan karena memang itu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemda.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno, saat disinggung terkait peran RSUD Gunung Jati sebagai salah satu sumber PAD mengaku jika wilayahnya belum mampu. Dengan kata lain, RSUD Gunung Jati masih dibutuhkan sebagai sumber pemasukan pemda.
"Pemkot kan tidak mampu, masih butuh pemasukan dari lainnya," ujar dia singkat.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Gunung Jati, Heru Purwanto, menampik rumah sakit dijadikan sumber utama PAD bagi Pemkot Cirebon. Meski sebagian masuk PAD, menurut dia jumlahnya tak banyak.
"Penghasilan rumah sakit kami kelola untuk pasien kok, kan RSUD Gunung Jati sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)," kata dia.
Tahun lalu, RSUD Gunung Jati menyumbang sekira Rp74 miliar ke PAD Kota Cirebon. Namun dijelaskan dia, dana tersebut sebenarnya untuk operasionalisasi rumah sakit.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut RSUD Gunung Jati sebenarnya masih kekurangan, terutama finansial. Rata-rata setiap tahun kebutuhan finansial untuk operasionalisasi mencapai Rp110miliar/tahun, sedangkan pendapatan rata-rata Rp80 miliar/tahun.
"Bagaimanapun kami upayakan beri pelayanan yang terbaik," tandas dia saat disinggung keluhan Ribka mengenai pelayanan dari dokter.
Menurut Ribka, idealisme dokter saat ini telah bergeser hingga kerap menyebabkan masih banyaknya penolakan terhadap pasien, terutama warga miskin.
Amarah itu dilampiaskan Ribka di hadapan sejumlah otoritas kesehatan tingkat Jabar dan Kota Cirebon yang hadir di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, di tengah kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Kota Cirebon, Senin (28/10/2013).
"Idealisme dokter sekarang sudah bergeser. Padahal dalam sumpahnya mereka harus melayani berdasarkan perikemanusiaan lho," kata dia. Dalam kesempatan itu, hadir pula Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno.
Buruknya layanan kesehatan dari dokter juga akibat mereka berpraktik dobel hingga berpotensi pada penelantaran pasien. Dia menambahkan, kepala daerah serta direktur rumah sakit manapun tidak perlu merasa bangga dan sukses jika masih ada seorang warganya yang ditolak.
Dalam kesempatan itu, Ribka pun mengklaim tak keberatan dibenci birokrat karena kemarahannya untuk masyarakat. "Kalau saya marah-marah, demi rakyat kok," cetus dia.
Kepada media usai acara, Ribka menyatakan, bergesernya idealisme dokter merupakan imbas dari kebijakan pemda yang menjadikan rumah sakit, khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dia menegaskan RSUD tidak boleh jadi sumber PAD karena bertentangan dengan UU Rumah Sakit No 44/2009.
"Karena jadi sumber PAD, dokter pun kerjanya jadi narget. Akhirnya pelayanan terabaikan," cetus dia.
Begitu juga dengan puskesmas, karena baik RSUD maupun puskesmas memang untuk melayani masyarakat miskin. Karena itu, jika ada kepala daerah yang memiliki program pelayanan kesehatan gratis, dikatakan Ribka, itu bukan karena hebatnya kepala daerah bersangkutan melainkan karena memang itu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemda.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno, saat disinggung terkait peran RSUD Gunung Jati sebagai salah satu sumber PAD mengaku jika wilayahnya belum mampu. Dengan kata lain, RSUD Gunung Jati masih dibutuhkan sebagai sumber pemasukan pemda.
"Pemkot kan tidak mampu, masih butuh pemasukan dari lainnya," ujar dia singkat.
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Gunung Jati, Heru Purwanto, menampik rumah sakit dijadikan sumber utama PAD bagi Pemkot Cirebon. Meski sebagian masuk PAD, menurut dia jumlahnya tak banyak.
"Penghasilan rumah sakit kami kelola untuk pasien kok, kan RSUD Gunung Jati sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)," kata dia.
Tahun lalu, RSUD Gunung Jati menyumbang sekira Rp74 miliar ke PAD Kota Cirebon. Namun dijelaskan dia, dana tersebut sebenarnya untuk operasionalisasi rumah sakit.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut RSUD Gunung Jati sebenarnya masih kekurangan, terutama finansial. Rata-rata setiap tahun kebutuhan finansial untuk operasionalisasi mencapai Rp110miliar/tahun, sedangkan pendapatan rata-rata Rp80 miliar/tahun.
"Bagaimanapun kami upayakan beri pelayanan yang terbaik," tandas dia saat disinggung keluhan Ribka mengenai pelayanan dari dokter.
(rsa)
