Perubahan belum hadir di kehidupan Indonesia
Perubahan belum hadir di kehidupan Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Kepemimpinan di Indonesia dinilai belum mengelola potensi dengan benar. Bukti nyatanya ialah belum terjadi perubahan dalam kehidupan rakyat Indonesia.
"Masyarakat kita belum mendapat perlindungan yang seharusnya dan memiliki kesejahteraan yang layak. Ini menandakan perubahan belum hadir dalam kehidupan kita," ujar Ketua Umum Partai Hanura Jend TNI (Purn) Dr H Wiranto SH di Auditorium MM UGM, Kamis (24/10/2013) .
Dalam acara diskusi dengan tema Mahasiswa Mencari Pemimpin Bangsa, mantan Panglima TNI ini menuturkan, kondisi yang melingkupi Indonesia saat ini merupakan buah dari pusaran kesalahan yang terjadi selama ini.
Menurutnya, pusaran kesalahan tersebut bersumber dari kesalahan memilih pemimpin.
"Yang perlu dibenahi ialah hulunya yakni partai politik (parpol). Meski saya sendiri pemimpin parpol, saya akui pola rekruitmen para calon pemimpin bangsa kita selama ini lemah. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab tentu parpol karena mereka yang menyeleksi para kader-kader pemimpin," tegasnya.
Wiranto bahkan menuturkan, parpol di Indonesia telah gagal membangun kader pemimpin yang bisa memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Di lain pihak, pendidikan dan pelatihan terhadap para calon pemimpin yang direkrut juga sangat kurang dilakukan parpol. Belum lagi sistem seleksi lewat pemilu yang dilakukan untuk pejabat legislatif dan eksekutif.
"Sistem yang dijalankan oleh KPU/KPUD ini juga bermasalah. Akhirnya membuat pemimpin legislatif maupun eksekutif baik yang di pusat maupun di daerah terpilih kurang memiliki kompetensi. Karena kurangnya kompetensi, kebijakan yang diambil pun lemah. Ini semualah yang saya sebut pusaran kesalahan," jelasnya.
Ditambahkan Wiranto, perubahan hanya mampu dicapai jika manajemen yang dilakukan baik dan benar. Namun, tanpa kepemimpinan yang benar, perubahan tidak mungkin terjadi. Baginya, perubahan berarti menawarkan harapan. Dan sebagai negara yang kaya dengan potensi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, Indonesia mampu menjadi negara yang besar dan kuat.
"Jika saya lihat, saat ini ada jarak antara tujuan nasional dengan kondisi nyata sekarang. Dan hanya kebijakan yang bisa menjembatani keduanya. Karenanya kebijakan yang diambil haruslah baik dan merupakan absorbsi dari keinginan masyarakat, sehingga jarak tujuan nasional dan kondisi nyata bisa diminimalisir bahkan dihilangkan," katanya.
Untuk itu, pria kelahiran Blunyahgede, Yogyakarta ini mengungkapkan, perlu dilakukan pembenahan terhadap parpol, sistem pemilu, pemimpin yang sudah terpilih dan berkuasa.
"Pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung julukannya pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat tentunya peduli pada rakyat dan berdialog dengan rakyat. Namun kenyataannya sebagian besar pemimpin rakyat sekarang berubah menjadi pembesar dan penguasa," imbuhnya.
"Masyarakat kita belum mendapat perlindungan yang seharusnya dan memiliki kesejahteraan yang layak. Ini menandakan perubahan belum hadir dalam kehidupan kita," ujar Ketua Umum Partai Hanura Jend TNI (Purn) Dr H Wiranto SH di Auditorium MM UGM, Kamis (24/10/2013) .
Dalam acara diskusi dengan tema Mahasiswa Mencari Pemimpin Bangsa, mantan Panglima TNI ini menuturkan, kondisi yang melingkupi Indonesia saat ini merupakan buah dari pusaran kesalahan yang terjadi selama ini.
Menurutnya, pusaran kesalahan tersebut bersumber dari kesalahan memilih pemimpin.
"Yang perlu dibenahi ialah hulunya yakni partai politik (parpol). Meski saya sendiri pemimpin parpol, saya akui pola rekruitmen para calon pemimpin bangsa kita selama ini lemah. Dalam hal ini yang harus bertanggung jawab tentu parpol karena mereka yang menyeleksi para kader-kader pemimpin," tegasnya.
Wiranto bahkan menuturkan, parpol di Indonesia telah gagal membangun kader pemimpin yang bisa memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
Di lain pihak, pendidikan dan pelatihan terhadap para calon pemimpin yang direkrut juga sangat kurang dilakukan parpol. Belum lagi sistem seleksi lewat pemilu yang dilakukan untuk pejabat legislatif dan eksekutif.
"Sistem yang dijalankan oleh KPU/KPUD ini juga bermasalah. Akhirnya membuat pemimpin legislatif maupun eksekutif baik yang di pusat maupun di daerah terpilih kurang memiliki kompetensi. Karena kurangnya kompetensi, kebijakan yang diambil pun lemah. Ini semualah yang saya sebut pusaran kesalahan," jelasnya.
Ditambahkan Wiranto, perubahan hanya mampu dicapai jika manajemen yang dilakukan baik dan benar. Namun, tanpa kepemimpinan yang benar, perubahan tidak mungkin terjadi. Baginya, perubahan berarti menawarkan harapan. Dan sebagai negara yang kaya dengan potensi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, Indonesia mampu menjadi negara yang besar dan kuat.
"Jika saya lihat, saat ini ada jarak antara tujuan nasional dengan kondisi nyata sekarang. Dan hanya kebijakan yang bisa menjembatani keduanya. Karenanya kebijakan yang diambil haruslah baik dan merupakan absorbsi dari keinginan masyarakat, sehingga jarak tujuan nasional dan kondisi nyata bisa diminimalisir bahkan dihilangkan," katanya.
Untuk itu, pria kelahiran Blunyahgede, Yogyakarta ini mengungkapkan, perlu dilakukan pembenahan terhadap parpol, sistem pemilu, pemimpin yang sudah terpilih dan berkuasa.
"Pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung julukannya pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat tentunya peduli pada rakyat dan berdialog dengan rakyat. Namun kenyataannya sebagian besar pemimpin rakyat sekarang berubah menjadi pembesar dan penguasa," imbuhnya.
(lns)
Explore More