Pertemuan ORI-Wali Kota Yogyakarta diundur
Selasa, 22 Oktober 2013 - 14:59 WIB
Pertemuan ORI-Wali Kota Yogyakarta diundur
A
A
A
Sindonews.com – Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY dengan Wali Kota Yogyakarta, yang dijadwalkan hari ini batal digelar. Pertemuan kemudian diagendakan ulang pada Senin 28 Oktober 2013, sekira pukul 10.00 WIB.
Ketua ORI DIY Budhi Masthuri mengungkapkan, pertemuan dengan wali kota bertujuan untuk memonitor perkembangan proses penyusunan rencana aksi penataan Pasar Kranggan. Rencana ini, tertuang dalam mediasi dengan pedagang di Kantor ORI, 3 September silam.
“Jadi kita akan melakukan monitoring perkembangannya sampai sejauh mana. Mengingat dalam mediasi dulu disepakati tenggat waktunya hanya satu bulan untuk menyusun rencana aksi ini,” kata Budhi, kepada wartawan, Selasa (22/10/2013).
Dia menjelaskan, pertemuan itu sekaligus untuk memastikan bahwa dalam draft rencana aksi ada skema pelibatan, dialog, dan partisipasi seluruh stakeholder baik pedagang di dalam pasar maupun di luar. Ini sangat penting dilakukan agar rencana aksi bisa disepakati semua pihak.
Sementara itu, sebelum rencana penataan komprehensif disusun final, maka pedagang baik di dalam maupun di luar dapat menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Antara lain dengan pembagian jam berjualan di luar hingga pukul 07.30 WIB.
“Sebelum semuanya final, kesepakatan yang sudah dibuat bisa dijalankaan semua pedagang. Pemkot dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar maupun Ketertiban harus turun langsung mengawasi agar kesepakatan yang sudah dibuat dijalankan,” terang dia.
Ketua ORI DIY Budhi Masthuri mengungkapkan, pertemuan dengan wali kota bertujuan untuk memonitor perkembangan proses penyusunan rencana aksi penataan Pasar Kranggan. Rencana ini, tertuang dalam mediasi dengan pedagang di Kantor ORI, 3 September silam.
“Jadi kita akan melakukan monitoring perkembangannya sampai sejauh mana. Mengingat dalam mediasi dulu disepakati tenggat waktunya hanya satu bulan untuk menyusun rencana aksi ini,” kata Budhi, kepada wartawan, Selasa (22/10/2013).
Dia menjelaskan, pertemuan itu sekaligus untuk memastikan bahwa dalam draft rencana aksi ada skema pelibatan, dialog, dan partisipasi seluruh stakeholder baik pedagang di dalam pasar maupun di luar. Ini sangat penting dilakukan agar rencana aksi bisa disepakati semua pihak.
Sementara itu, sebelum rencana penataan komprehensif disusun final, maka pedagang baik di dalam maupun di luar dapat menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Antara lain dengan pembagian jam berjualan di luar hingga pukul 07.30 WIB.
“Sebelum semuanya final, kesepakatan yang sudah dibuat bisa dijalankaan semua pedagang. Pemkot dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar maupun Ketertiban harus turun langsung mengawasi agar kesepakatan yang sudah dibuat dijalankan,” terang dia.
(san)
