Tutup Dolly, Pemprov Jatim siap sharing keuangan

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersedia untuk sharing bantuan keuangan (BK) dengan Pemkot Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly. Gubernur Jatim, Soekarwo, mengaku upaya Pemkot Surabaya tersebut laik didukung untuk mewujudkan Jatim bebas prostitusi.

"Kita akan support untuk membantu penutupan Dolly. Itu adalah ide bagus dan sekarang Dolly kan sudah sepi pengunjung," kata Pakde Karwo di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (3/9/2013).

Ia mengatakan, sharing BK tersebut adalah ketika bekas lokalisasi itu digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Namun, jika digunakan sebagai bentuk kegiatan bisnis, Pemprov Jatim tidak bisa membantu.

"Sharing BK ini hanya bersifat untuk kegiatan sosial. Tapi jika untuk kegiatan bisnis Pemprov Jatim tidak bisa membantu," jelas Soekarwo.

Sistem penutupan lokalisasi ini sedianya akan diikuti oleh kabupaten/kota di Jatim. Sedangkan untuk kompensasi atau bantuan modal kepada para pekerja seks komersial (PSK) akan dilakukan sharing dengan pemda dan pemkot lainnya.

Saat ini Pemprov Jatim masih meminta persetujuan Badan Pengawas keuangan (BPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagur) untuk penggunaan anggaran belanja sosial. Kata Soekarwo, realisasinya sepertinya tidak bisa dilakukan pada tahun ini. Sebab, Perubahan-APBD (P-APBD) sudah disahkan.

"Kalau BPK dan Mendagri menyetujui, kita akan menggunakan anggaran untuk belanja bencana sosial. Karena PAK sudah digedok," tukasnya.

Seperti diketahui terjadi penurunan jumlah penghuni lokalisasi Dolly dan Jarak yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan Surabaya. Sebanyak 21 Wisma di Lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya tutup.

Rincinya, dua wisma di Lokalisasi Gang Dolly dan 19 Wisma di Lokalisasi Jarak. Sebelumnya, di dua lokalisasi tersebut terdapat 311 Wisma. Sementara jumlah PSK yang beroperasi hingga Agustus lalu tercatat 1.028 PSK.