Gubernur Kaltim: Tidak transparan kita tegur!
Gubernur Kaltim: Tidak transparan kita tegur!
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak membantah jika pemerintahannya tidak terbuka soal informasi publik kepada masyarakat. Dia menyebut, sejauh ini pemerintahan yang dipimpinnya justru sangat terbuka.
“Misalnya apa? Sebut dulu, apa yang tertutup. Soal anggaran? Siapa bilang Kaltim tertutup. Begitu anggaran diketok, itu sudah jadi milik rakyat,” kata Awang Faroek saat dicecar pertanyaan oleh wartawan, Rabu (2/10/2013).
Dia menyebut, bisa saja masyarakat atau organisasi kemasyarakatan kesulitan, karena tak tahu akses untuk mencari informasi tersebut. Sejumlah instansi di bawah pemerintahannya sangat terbuka.
“Bapeda terbuka, DPRD Kaltim juga terbuka. Apalagi Kaltim peringkat kelima di Indonesia soal keterbukaan informasi publik,” tambahnya.
Awang Faroek bahkan menantang jika ada SKPD-nya yang tidak transparan agar dilaporkan kepadanya. “Kalau ada yang tidak transparan, laporkan ke saya. Kita tegur,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan menyebut Pemprov Kaltim tidak transparan. Bahkan penelitian yang dilaksanakan Pokja 30 yang bekerja sama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut transparansi informasi Pemprov Kaltim hanya 16 persen.
“Misalnya apa? Sebut dulu, apa yang tertutup. Soal anggaran? Siapa bilang Kaltim tertutup. Begitu anggaran diketok, itu sudah jadi milik rakyat,” kata Awang Faroek saat dicecar pertanyaan oleh wartawan, Rabu (2/10/2013).
Dia menyebut, bisa saja masyarakat atau organisasi kemasyarakatan kesulitan, karena tak tahu akses untuk mencari informasi tersebut. Sejumlah instansi di bawah pemerintahannya sangat terbuka.
“Bapeda terbuka, DPRD Kaltim juga terbuka. Apalagi Kaltim peringkat kelima di Indonesia soal keterbukaan informasi publik,” tambahnya.
Awang Faroek bahkan menantang jika ada SKPD-nya yang tidak transparan agar dilaporkan kepadanya. “Kalau ada yang tidak transparan, laporkan ke saya. Kita tegur,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan menyebut Pemprov Kaltim tidak transparan. Bahkan penelitian yang dilaksanakan Pokja 30 yang bekerja sama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut transparansi informasi Pemprov Kaltim hanya 16 persen.
(san)
Explore More