Per 1 Januari, KB gratis
A
A
A
Sindonews.com - Mulai tanggal 1 Januari 2014 pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggratiskan seluruh alat kontrasepsi KB. Termasuk untuk wilayah Jawa Barat.
Hal itu dikemukakan Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Siti Fathonah saat memberikan pengarahan dalam Gerakan Membangun Masyarakat Jawa Barat Wilayah Tengah (Gebyar Jabar Tengah) di Desa Situwangi, Kecamatan Cihamplas Kabupaten Bandung.
Dari hasil rapat kerja dengan BKKBN seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu, kata Siti, diputuskan seluruh alat KB gratis. Pemerintah akan menanggung biaya pengadaan alat kontrasepsi semua jenis.
"Mulai dari jenis pil, suntik, IUD (Intra Uterine Device), MOP (Metoda Operasi Pria) atau implan," kata Siti, Senin (30/9/13).
"Keputusannya pun waktu itu langsung oleh Wakil Presiden Boediono," tambahnya.
Program tersebut, kata Siti, digelar untuk mensukseskan program KB di Indonesia. Rencananya program KB gratis akan berlaku hingga 2019.
"Pak Boediono mengatakan jika pemerintah siap menyediakan alat kontrasepsi gratis hingga 2019," kata dia.
Hanya saja pembebasan biaya KB ini baru berlaku untuk alat kontrasepsinya saja. Tenaga medis dan peralatan pendukung tetap dibebankan kepada masyarakat. "Jangan sampai salah, jika nanti tetap dikenakan biaya, itu hanya untuk tenaga medisnya saja," tutur Siti.
Hal itu dikemukakan Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Siti Fathonah saat memberikan pengarahan dalam Gerakan Membangun Masyarakat Jawa Barat Wilayah Tengah (Gebyar Jabar Tengah) di Desa Situwangi, Kecamatan Cihamplas Kabupaten Bandung.
Dari hasil rapat kerja dengan BKKBN seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu, kata Siti, diputuskan seluruh alat KB gratis. Pemerintah akan menanggung biaya pengadaan alat kontrasepsi semua jenis.
"Mulai dari jenis pil, suntik, IUD (Intra Uterine Device), MOP (Metoda Operasi Pria) atau implan," kata Siti, Senin (30/9/13).
"Keputusannya pun waktu itu langsung oleh Wakil Presiden Boediono," tambahnya.
Program tersebut, kata Siti, digelar untuk mensukseskan program KB di Indonesia. Rencananya program KB gratis akan berlaku hingga 2019.
"Pak Boediono mengatakan jika pemerintah siap menyediakan alat kontrasepsi gratis hingga 2019," kata dia.
Hanya saja pembebasan biaya KB ini baru berlaku untuk alat kontrasepsinya saja. Tenaga medis dan peralatan pendukung tetap dibebankan kepada masyarakat. "Jangan sampai salah, jika nanti tetap dikenakan biaya, itu hanya untuk tenaga medisnya saja," tutur Siti.
(lns)